Bisnis.com, JAKARTA - Sesuai permintaan DPRD DKI Jakarta dalam rapat tim panitia khusus (Pansus) temuan BPK terkait nilai aset inbreng PT Transjakarta yang rendah, Pemprov DKI mengiyakan revisi Perda secepatnya.
Ketua tim penanggung jawab hasil temuan BPK Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa permasalahan nilai inbreng dalam bentuk lahan. Djarot pun mengakui bahwa nilai appraisal jauh lebih rendah dibandingkan kondisi yang sebenarnya.
"Kami akan nilai secara menyeluruh dalam rangka penyempurnaan Perda PT Transjakarta. Oleh sebab itu penyempurnaan Perda," jelas Djarot.
Djarot mengaku tidak ada masalah yang besar, dan Pemprov DKI akan segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset ke PT Transjakarta melalui inbreng tak sesuai prosedur membuat Pemprov segera melakukan revisi Perda.
Saat ini semua aset yang digunakan PT Transjakarta secara resmi masih dimiliki oleh Pemprov DKI. Belum ada proses penyerahan modal dalam aset (inbreng) dengan harga yang sesuai kepada perusahaan milik daerah yang dibentuk sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2014.
