Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah akan menjalankan mandat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membenahi perizinan taksi liar.
Andri memandang pembenahan taksi liar dengan mencabut izin operasional adalah langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas alat transportasi di DKI. Adapun izin tersebut akan dialihkan kepada operator taksi yang kredibel, salah satunya adalah taksi multi purpose vehicle (MPV) layanan dari PT Blue Bird.
Menurut Andri, taksi MPV Blue Bird adalah solusi untuk warga DKI untuk menghemat ongkos. Jika awalnya taksi hanya menyediakan maksimal empat kursi, MPV taksi bisa menyediakan tujuh seat. Hal ini akan mempermurah biaya, dari Rp200.000 untuk empat penumpang, bisa dibagi tujuh penumpang.
Namun, Andri menekankan terobosan ini tak lantas ada kemudian penambahan unit mobil. Jika ada penambahan unit dan izin, maka izin sebelumnya harus dihanguskan terlebih dahulu.
"Jadi untuk menambah kebutuhan masyarakat yang ditambah itu bukan taksinya tetapi layanannya dan fasilitasnya. Kedua, seperti yang diterangkan Pak Gubernur, naik MPV warga bisa patungan. Lagipula tarifnya sama dengan tarif taksi biasa regular," jelasnya.
Andri menegaskan tidak boleh ada penambahan volume kendaraan umum. Pasalnya Dishubtrans DKI tengah fokus pada penerrtiban taksi tanpa izin. Dia juga akan menindak tegas penambahan fiktif jumlah izin taksi, misalnya hanya izin 120 unit taksi, tetapi meminta 150 izin.
"Taksi yang masih bandel dan izin tak ada akan kami keluarkan. Masih banyak yang butuh. Pak Gubernur bilang kandangkan saja semua taksi liar. Kami sudah mengandangkan banyak taksi setap hari," tegasnya.
