Bisnis.com, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten berharap perkembangan kelas menengah di perkotaan dapat memberikan keuntungan lebih bagi daerah melalui setoran pajak kendaraan.
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan perkotaan termaju di provinsi ini tak lain Tangerang Raya. Sayangnya pajak kendaraan di wilayah ini tak sedikit yang dinikmati DKI Jakarta.
Penyebabnya ialah kepolisian di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang berafiliasi dengan Polda Metro Jaya bukan Polda Banten. “Misalnya Kota Tangerang saja gabung ke Banten, pendapatan dari pajak kendaraan bisa bertambah 30%,” katanya kepada Bisnis, di Tangerang Selatan, Kamis (20/8/2015).
Tangerang Raya merupakan wilayah yang potensial bagi Banten untuk meraup devisa dari berbagai sektor. Tidak hanya manufaktur, ada properti dan sektor jasa yang juga berkembang dengan baik di daerah ini.
Rano menyakini pajak kendaraan dari warga Tangerang bakal sangat lumayan mendorong pendapatan asli daerah. Tidak perlu 6 juta penduduk Tangerang Raya seluruhnya punya kendaraan pribadi, 20% di antara mereka saja sudah cukup.
Pemprov Banten mengeluhkan tidak maksimalnya kesempatan mereka untuk meraup pendapatan pajak dari pelaku bisnis di daerahnya. Selama ini Banten kehilangan potensi setoran pajak penghasilan sekitar Rp1 triliun.
Nilai itu berasal dari PPh 3.000 tenaga kerja asing, pajak triliunan ini masuk ke DKI. Total tenaga kerja asing yang ada sekitar 5.000 orang, dari jumlah ini yang setoran pajaknya masuk ke Banten sekitar 2.000 orang.
“Banyak yang berpabrik di Banten tetapi karena kantor mereka di Jakarta jadi pajaknya yang menikmati Jakarta. Masalah ini harus ada regulasi tingkat nasional, tidak bisa hanya skala lokal,” tutur Rano.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
