Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituding menetapkan standar ganda dan pilih kasih.
Tuduhan ini dilontarkan JJ Rizal, sejarawan yang melakukan banyak penelitian mengenai Jakarta dan Betawi.
Kepada warga Kampung Pulo, Ahok--panggilan akrab Basuki, menuduhnya melanggar aturan karena bermukim di bantaran Sungai Ciliwung.
Menurut Rizal, Ahok bersikap tanpa kompromi dengan menggusur dan melakukan kekerasan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
"Rumah Ahok di Pluit juga menyalahi peruntukan, harusnya dibongkar juga," kata Rizal, Jumat (21/8/2015).
Menurutnya, kompleks perumahan mewah Pluit dan Pantai Mutiara, berdiri di lahan yang peruntukannya hutan bakau dan resapan air.
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kompleks perumahan itu dibangun oleh pengembang swasta. Berikutnya berdiri kompleks Pantai Indah Kapuk yang membabat hutan mangrove milik Departemen Kehutanan.
Pemerintah Orde Baru yang represif memfasilitasi ekspansi bisnis perusahaan swasta itu.
Tak hanya itu, Ahok disebut Rizal terlalu longgar mengizinkan reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan beberapa pengembang raksasa. Padahal, proyek itu ditengarai bakal menjadi bencana ekologis bagi Ibu Kota.
Rizal mengatakan cara Ahok menggusur warga Kampung Pulo justru menunjukkan wajah kota yang angkuh dan kasar. Lebih-lebih, pemerintah DKI seakan melihat masyarakat miskin dengan penuh prasangka.
“Perspektif mereka ialah warga miskin sebagai sumber masalah dan kesemrawutan,” dia menjelaskan.
Rizal juga kecewa lantaran Ahok tak bisa mengakomodasi usulan alternatif penataan kawasan Kampung Pulo berbasis kampung susun yang disodorkan Komunitas Ciliwung Merdeka.
Padahal, konsep itu merupakan intisari dari pemikiran ahli lintas disiplin.
“Saya pikir konsep kampung susun sangat relevan untuk menciptakan lanskap permukiman yang dekat, bersahabat, dan mampu menjaga habitat sungai,” kata Rizal.
.jpg?w=300&h=221)
