Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dalam upaya percepatan pembangunan pemukiman, segenap perangkat kerja Pemprov DKI Jakarta wajib melakukan mekanisme pendataan warga pemukiman kumuh.
Djarot menilai SKPD DKI harus melihat kondisi rendahnya penyerapan anggaran DKI sebagai pemicu percepatan pembangunan. Proyek rumah susun diharapkan bisa menjadi peluang percepatan anggaran.
"Percepatan anggaran memang menjadi PR khusus dari Presiden. Kita harus mendorong percepatan belanja dari pemerintah," ujar Djarot di Hotel Amos Cozy, Rabu (26/8/2015).
Menurutnya, penduduk Ibu Kota selalu bertambah sedangkan luas wilayah tidak bertambah. Oleh sebab itu tak heran jika harga pemukiman di kota semakin mahal. Hal ini berbanding lurus dengan dampak munculnya pemukiman kumuh karena warga tak memiliki cukup dana untuk membeli lahan pemukiman.
"Paling miris adalah mereka menempati bantaran sungai, kolong jembatan, fly over, inilah konsekuensi perkembangan kota yang sangat cepat karena perekonomian disini luar biasa," jelas Djarot.
