Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk melakukan pendataan pemukiman kumuh di Jakarta.
"Sebelum membuat perencanaan harus menemukan data terlebih dahulu. Faktanya itu ada di lapangan, yang tahu fakta betul adalah Walikota, Camat dan Lurah sampai dengan RT kita ini basisnya per RW," kata Djarot di ruang rapat Wagub, Balai Kota, Selasa (1/9/2015).
Menurut Djarot, satu RW tentunya banyak titik lokasi kumuh. SKPD harus menghitung berapa jiwa yang hidup disitu. SKPD juga harus mengkaji konstruksi bangunan, ventilasi, dan drainase.
"Saat ini banyak yang sempit, mampet bau, dan bernyamuk, di cek juga MCK seperti apa? Penyediaan air bersih bagaimana? Pengelolahan sampah dan penerangan bagaimana?," tanya Djarot.
Djarot menambahkan, wilayah yang kumuh selalu menghadapi dua ancaman besar satu kebakaran dan kedua banjir.
"Ya mereka juga saudara kita, saya lebih suka menyentuh seperti ini karena lebih bermanfaat," jelas Djarot.
Djarot mengatakan perencanaan perbaikan pemukiman kumuh harus rampung di 2016. Adapun rencana program ini adalah bentuk implementasi dari program pemerintah pusat 100-0-100, 100% sanitasi, 0% pemukiman kumuh, dan 100% air bersih.
