Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pemprov DKI segera lakukan swakelola air bersih untuk warga pemukiman kumuh di rumah susun.
"Saya ingin menyentuh sanitasi dan air bersih daerah kumuh, sambil mendata anggaran pada proses APBD 2016," sambungnya.
Djarot mengisahkan ada akses air bersih di Kelurahan Pegangsaan, dimana mereka mengelolah air bersih bersama RT dan RW. Hal itu yang disarankan Djarot segera diadaptasi SKPD DKI kepada warga pemukiman kumuh.
"Mereka sadar setiap rumah tidak perlu membuat sumur, tetapi dibuat secara komunal dan setiap bulan membayar Rp10.000. Dia tidak tergantung kepada PAM atau Palyja, ternyata itu cukup untuk mandi dan lain-lain," jelasnya.
Djarot tak menampik jika warga rumah susun akan kesulitan membayar PAM karena mahal. Jangka dekat yang bisa akan dilakukan Pemprov DKI adalah air swakelola dapat disalurkan masuk ke dalam rumah warga.
Mantan Walikota Blitar, Jawa Timur ini menegaskan untuk mempertahankan kemandirian warga, maka pengelolaan air pun dilakukan secara komunal dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dia meminta SKPD segera menentukan titik sumur resapan satu sumur. Pasalnya dibutuhkan dana Rp3000 paling mahal biaya Rp10 juta. Tentukan titik di kelurahan dan libatkan RT dan RW.
"Titiknya cari wilayah yang cekung-cekung. Pendekatannya komunal dengan sistem padat karya. Lalu tentukan kelurahan dan kecamatan mana yang bisa menggunakan sistem aliran air bersih secara komunal, seperti di Pegangsaan supaya warga tidak mencuci dan mandi di sungai," ujar Djarot.
