Bisnis.com, TANGERANG - Selama triwulan kedua tahun ini realisasi pajak kendaraan bermotor menyumbang porsi terbesar dalam struktur pendapatan pajak daerah provinsi Banten.
Kepala BI Banten Budiharto Setyawan menyatakan pada April–Juni penerimaan pajak daerah 45% setara Rp2,20 triliun dari pagu yang dianggarkan Rp4,94 triliun.
Realisasi pajak kendaraan bermotor tercatat Rp790,28 miliar setara dengan 52% pagu. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor Rp886,21 miliar sama dengan 42% pagu.
Sementara itu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor tercatat Rp403,16 miliar sekitar 51% dari pagu anggarannya.
“Pemda Banten melakukan upaya menyebar unit mobil Samsat keliling di unit pelaksana teknis Samsat dengan potensi pajak terbesar,” ujar Budiharto dalam data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Banten, Rabu (2/9/2015).
Adapun kumulatif realisasi pendapatan Provinsi Banten pada triwulan kedua Rp3,63 triliun setara dengan 47% total pendapatan yang dianggarkan.
Sejauh ini hanya pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya kurang dari separuh pagu, yakni baru 46% setara Rp2,35 triliun.
Secara umum Pemprov Banten mengeluhkan tidak maksimalnya kesempatan mereka untuk meraup pendapatan pajak dari pelaku bisnis di daerahnya.
“Banyak yang berpabrik di Banten tetapi karena kantor mereka di Jakarta jadi pajaknya yang menikmati Jakarta. Masalah ini harus ada regulasi tingkat nasional, tidak bisa hanya skala lokal,” tutur Gubernur Banten Rano Karno.
Selama ini Banten kehilangan potensi setoran pajak penghasilan sekitar Rp1 triliun. Nilai ini berasal dari PPh 3.000 tenaga kerja asing, pajak triliunan ini masuk ke DKI.
Total tenaga kerja asing yang ada sekitar 5.000 orang, dari jumlah ini yang setoran pajaknya masuk ke Banten sekitar 2.000 orang.
