Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Banten Ingin Polrestro Tangerang Pisah dari Polda Metro Jaya

Pemerintah Provinsi Banten menginginkan hanya ada satu kepolisian daerah yang menaungi seluruh wilayah ini demi meningkatkan potensi pendapatan pajak kendaraan.
Anggota Polda Metro Jaya Ditsabhara Unit K-9 melakukan patroli di lingkungan bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/7). /Antara
Anggota Polda Metro Jaya Ditsabhara Unit K-9 melakukan patroli di lingkungan bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/7). /Antara

Bisnis.com, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten menginginkan hanya ada satu kepolisian daerah yang menaungi seluruh wilayah ini demi meningkatkan potensi pendapatan pajak kendaraan.

Walaupun demikian Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten Revri Aroes mengaku tidak ingin berharap ketinggian. Semua tetap dikembalikan kepada kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Ketika Polrestro Tangerang Kota gabung ke Polda Banten berpeluang tingkatkan pendapatan pajak mungkin memang iya, tetapi kami tidak mau berandai-andai, wait and see saja,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (2/9/2015).

Selama ini terjadi semacam dualisme di Provinsi Banten. Polrestro Tangerang Kota dan Polresta Tangerang tidak menginduk kepada Polda Banten melainkan Polda Metro Jaya di Ibu Kota. Hal ini merupakan bawaan sejak wilayah Banten belum jadi provinsi tersendiri, masih gabung ke Jawa Barat.

Selama Polrestro Tangerang Kota dan Polresta Tangerang bernaung di bawah bendera Polda Metro Jaya maka setoran pajak kendaraannya masuk ke Ibu Kota. Guna memperbesar kontribusi pajak kendaraan dalam struktur anggaran pendapatan Banten maka perlu dialihkan ke Polda Banten.

Gubernur Banten Rano Karno  berharap perkembangan kelas menengah di perkotaan dapat memberikan keuntungan lebih bagi daerah melalui setoran pajak kendaraan. Wilayah termaju di provinsi ini tak lain Tangerang Raya tetapi pajak kendaraannya dinikmati DKI.

“Misalnya Kota Tangerang saja gabung ke Banten, pendapatan dari pajak kendaraan bisa bertambah 30%,” katanya kepada Bisnis secara terpisah.

Bank Indonesia Provinsi Banten mencatat selama April – Juni tahun ini rpenerimaan pajak daerah 45% setara Rp2,20 triliun dari pagu yang dianggarkan Rp4,94 triliun. Realisasi pajak daerah yang terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Realisasi pajak kendaraan bermotor tercatat Rp790,28 miliar setara dengan 52% pagu. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor Rp886,21 miliar sama dengan 42% pagu. Sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor tercatat Rp403,16 miliar sekitar 51% dari pagu anggarannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dini Hariyanti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper