Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Slamet Nurdin meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuntaskan holding company BUMD DKI sebelum menggarap rencana pembentukan perusahaan asset management.
"Perlu dituntaskan dulu holding company, clear dulu, holding harus jelas secara operasional dan adminiatratif. Harus bisa dipastikan saat holding, konsolidasi keuangan BUMD dalam kadaan yang baik," kata Slamet saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (14/10/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kondisi BUMD yang akan diholding harus terjamin sehat. Sehingga penjajakan kepada pihak luar khususnya investor asing harus lebih firm.
"Holding dulu dibereskan, konsolidasi keuangan bagaimana, kewenangannya akan seperti apa, perusahaan kondisi sekarang seperti apa, intinya administrasi dan keuangan harus tuntas, jangan terpusat," sambungnya.
Slamet mengaku mendukung wacana Ahok selama wacana tersebut bisa menyehatkan kondisi internal. Dia juga menegaskan agar Ahok bisa mengambil posisi kewenangan yang tepat sebagai Gubernur, bukan sebagai Komisaris BUMD. Pasalnya, Gubernur adalah jabatan yang riskan untuk melakukan lobby dalam mekanisme business to business dengan pihak asing.
"Intinya saya setuju, tetapi tuntaskanlah dulu kondisi internal. Kedua, Gubernur jangan bertindak sebagai komisaris," ungkapnya.
