Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengharapkan kepergian Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ke Singapura membuahkan hasil dan mampu menggaet investor asal negeri Singa itu untuk turut mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata dunia.
"Saran saya ada baiknya Ahok juga buka peluang investor Singapura tangani destinasi wisata bahari di pulau seribu," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, jika kunjungan Ahok sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta berniat menggaet investor datang ke Jakarta, maka ada baiknya juga membuka peluang para investor di Singapura untuk mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata yang nantinya diakui dunia.
Pasalnya, hingga kini, menurut politisi Gerindra itu, setidaknya masih ada 65 pulau tak bertuan dari 110 gugusan pulau milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian, 11 pulau untuk pemukiman warga, 30 pulau yang telah dikelola swasta. Sisanya masih ada 65 pulau yang tak berpenghuni dan berpotensi dieksploitasi pihak-pihak tak bertanggungjawab.
"65 itu dibikin dong destinasi wisata bahari yang modern, yag bisa mengundang para wisatawan asing masuk," ujarnya.
Namun demikian, sebagai legislator, pihaknya mengaku bahwa selama ini banyak persoalan yang dirasakan para investor, yakni terkait tidak adanya kepastian tentang keluarnya izin. yang pada akhirnya menyebabkan investor lari lantaran hanya diberikan janji yang tak pasti.
Menurutnya, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah sepatutnya Pemprov DKI Jakarta mempermudah pengurusan izin pengembang menanamkan investasi yang sebesar-besarnya.
"Harusnya dengan adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu pintu) sudah kelar. Tidak boleh lagi ada izin terhambat," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga beserta anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, akan membantu dalam percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang saat ini sedang digodok di DPRD DKI.
Pada beleid tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu menjanjikan, akan mengatur juga tentang kemudahan izin investasi di Kepulauan Seribu.
"Iya dong (kita permudah), kan supaya enggak saling makan antara misalnya jalur konservasi, wisata, pemukiman, dan penghunian, agar tidak tumpang tinding," terangnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Gubernur Ahok kembali menggaungkan wacana Kepulauan Seribu untuk dijadikan destinasi wisata dunia layaknya Maldives, saat meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, belum lama ini.
Ahok mengaku akan pasang badan untuk menjamin proses perizinan pengelolaan. Asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana secara singkat menjelaskan kepulauan tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dimiliki dengan status perorangan.
"(Investasi) saya yang jamin. Untuk memproses perijinan enggak sampe setahun kok sudah bisa groundbreaking," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.
