Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihak legislatif akan memompa kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) DKI melalui diskusi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Konsep pembangunan suatu daerah itu bisa melalui konsep dari perusahaan. Kami buat disini, anda kami berikan uang harus jadi A, kalau kami berikan uang lagi harusnya jadi A+. Kalau kembali ke A lagi berarti terjadi pergeseran dong?," ujar Taufik kepada Bisnis.com, Rabu (21/10/2015).
Salah satu cara yang dilakukan DPRD DKI ialah meminta BUMD DKI agar optimal melalui target pencapaian optimum. Misalnya, PT Bank DKI yang selama ini juga banyak mendapatkan suntikan penyertaan modal pemerintah (PMP) ditargetkan oleh Pemprov DKI harus bisa mencapai keuntungan Rp1 triliun.
"Mereka [Bank DKI] berkata, jangan berikan angka absolut dong Pak. Ya, kami mengakui agak sedikit sulit untuk situasi seperti ini. Tetapi kami tetap harus mengejar target," jelas Taufik.
Tak hanya Bank DKI, Taufik juga memberi contoh PT Jakarta Propertindo yang mendapat suntikan PMP setiap tahun. Dalam rancangan KUAPPAS 2016, PT Jakarta Propertindo juga kembali diminta meningkatkan keuntungan agar bisa menyumbangkan banyak uang kepada Pemprov DKI.
"Misalnya, tahun pertama dikasih uang Rp1 triliun, Dividennya Rp10 miliar, tahun kedua dikasih uang lagi Rp1 triliun juga jangan cuma naik jadi Rp20 miliar dong. Anda kan sudah bangun perusahaan, jangan naiknya satu-satu begitu," tegasnya.
Dalam rapat KUA-PPAS 2016, Pemprov DKI mengusulkan kepada Badan Anggaran jumlah PMP untuk PT Jakarta Propertindo senilai Rp1,8 triliun. Adapun dana yang diusulkan oleh PT Jakarta Propertindo akan digunakan untuk mengerjakan sejumlah proyek prioriras yang monumental di DKI Jakarta khususnya persiapan Asian Games 2018.
