Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kunjungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Singapura tak memerlukan izin dari DPRD DKI Jakarta.
"Kunjungan ke Singapura itu kan tidak harus meminta izin ke DPRD, yang wajib itu izin ke Presiden, tujuan ke Singapura itu apa," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (21/10/2015).
Mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur, ini juga mengatakan kunjungan Ahok ke Singapura adalah bentuk pembinaan relasi antara Singapura dan DKI Jakarta, khususnya kerjasama di bidang bisnis dan investasi.
Hal inilah yang membuat keberangkatan Ahok ke Singapura ditemani pula oleh Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, dan sejumlah direktur BUMD DKI, salah satunya Direktur BUMD PT Jakarta Propertindo Abdul Hadi.
"Jadi nanti pembahasannya supaya mereka mau investasi di DKI Jakarta, dan juga membuka keran investasi warga DKI di Singapura," jelas Djarot.
Sebelum keberangkatannya Senin lalu (19/10/2015) Ahok menerangkan, dia hendak bertemu dengan sejumlah stakeholders asal Indonesia yang berdomisili di Singapura. Pasalnya, Ahok ingin mencoba menarik pihak-pihak ini untuk mau berinvetasi di DKI Jakarta.
"Saya mau sampaikan sesuatu yang baru bagi mereka mengingat Pak Jokowi sudah menurunkan Keppres. Saya ingin menyontek model pembangunan di Singapura. Maka saya akan bertemu dengan pihak perusahaan manajemen aset disana," kata Ahok.
Ahok berencana bertemu dengan Islamic Development Bank (IDB) dan Temasek. Dia bermaksud ingin mendagangkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Bank DKI karena dia ingin segera membentuk perusahaan aset manajemen DKI melalui Bank DKI dan Jakpro. Mantan Bupati Belitung Timur ini berencana membentuk seperti Singapore Infrastructure di DKI Jakarta.
"IDB misalnya, dia bisa masukkan saham. Berarti seluruh timur tengah percaya sama kita. Temasek holding kalau mau masuk , maka ada lagi perusahaan aset manajemen dari Singapura yang luar negeri dan uangnya dari Eropa."
Ahok bahkan berencana menjadikan Temasek dan IDB sebagai pengurus direksi perusahaan manajemen aset yang akan dibentuknya.
"Bila perlu CEO-nya mereka. Orang Temasek jadi CEO, lalu nanti aset company yang membiayai pembangunan infrastruktur kita," sambungnya.
