Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov DKI Siapkan Pinjaman Daerah Rp2 Triliun untuk Jakpro

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun sebagai pinjaman daerah untuk diberikan kepada Jakpro.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 22 Oktober 2015  |  19:10 WIB
Selain dari modal perusahaan, skema pendanaan bisa ditempuh dengan patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain, penyertaan modal pemerintah, pinjaman lembaga keuangan, hingga penerbitan surat utang (obligasi), termasuk pinjaman dari pemerintah daerah.  - Bisnis.com
Selain dari modal perusahaan, skema pendanaan bisa ditempuh dengan patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain, penyertaan modal pemerintah, pinjaman lembaga keuangan, hingga penerbitan surat utang (obligasi), termasuk pinjaman dari pemerintah daerah. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Selain mengusulkan penyertaan modal pemerintah Rp1,8 triliun kepada PT Jakarta Propertindo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun sebagai pinjaman daerah untuk diberikan kepada Jakpro.

Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pinjaman daerah Rp2 triliun kepada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI yang bergerak di bidang infrastruktur, properti, dan utilitas itu, untuk mengerjakan proyek-proyek penugasan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Dengan pinjaman daerah ini diharapkan dapat mempercepat pengerjaan proyek-proyek penugasan dari DKI Jakarta, terutama yang berkaitan dengan kesiapan Asian Games 2018," tuturnya, Kamis (22/10/2015).

Menurutnya, dasar hukum yang digunakannya untuk memberikan pinjaman daerah tersebut mengacu kepada Perpres No.99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeratapian Umum di DKI Jakarta.

Tuty memaparkan bahwa dalam perpres tersebut berisi perintah kepada DKI Jakarta untuk membangun light rail transit (LRT) alias kereta api ringan dalam rangka Asian Games 2018, dan dikatakan bisa melakukan penunjukan kepada BUMD untuk merealisasikannya.

Lantas, untuk merealiasikan hal tersebut, pada salah satu pasal di perpres tersebut menyebutkan bahwa skema pendanaan untuk LRT bisa ditempuh dengan delapan cara.

Selain dari modal perusahaan, skema pendanaan bisa ditempuh dengan patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain, penyertaan modal pemerintah, pinjaman lembaga keuangan, hingga penerbitan surat utang (obligasi), termasuk pinjaman dari pemerintah daerah.

"Kemudian amanat itu kami tuangkan dalam peraturan gubernur (pergub) penugasan kepada Jakpro," tuturnya.

Pihaknya berharap usulan yang dimasukkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang sedang dalam proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu dapat diterima oleh pihak legislatif.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakpro
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top