Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wagub Djarot Bakal Panggil Direksi PT Jakpro, Ini Sebabnya

Wagub Djarot Bakal Panggil Direksi PT Jakpro, Ini Sebabnya
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 28 Oktober 2015  |  19:16 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat - beritajakarta.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat - beritajakarta.com

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat alasan Pemprov DKI memberikan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun ke PT Jakpro untuk percepatan pembangunan kereta rel ringan (light rail transit/LRT).

"LRT ini kan harus cepat dibangun. Karena mau dipakai untuk Asian Games 2018. Kalau SKPD yang lelang, birokrasinya rumit. Makanya, Gubernur tugaskan ke PT Jakpro agar bisa selesai tepat waktu. Apalagi, ini sudah jadi keputusan Presiden Joko Widodo juga," ujarnya, Rabu (28/10/2015).

Dia menuturkan pinjaman daerah tersebut nantinya harus dikembalikan oleh PT Jakpro dalam bentuk aset. Aset yang dimaksud adalah prasarana alias jalan dan rel untuk pergerakan LRT DKI Jakarta.

Menurutnya, pemberian pinjaman daerah kepada PT Jakpro merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov DKI terhadap masyarakat Jakarta yang menjadi tuan rumah Asian Games dua tahun lagi. Apalagi, lanjutnya, masa jabatan Gubernur DKI saat ini akan habis pada 2017 sehingga proyek LRT tak bisa dikerjakan secara multi years.

Meski demikian, Djarot berencana memanggil jajaran direksi PT Jakpro untuk memberikan pemaparan soal program-program yang akan dikerjakan oleh Jakpro.

"Proyek buat Jakpro banyak sekali. Mereka beberapa waktu lalu bilang siap. Namun, untuk memastikan saya akan minta mereka untuk memaparkan business plan," katanya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi DKI Jakarta mengisyaratkan akan mencoret usulan Pemprov DKI Jakarta yang berencana memberikan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk badan usaha milik daerah (bumd) mereka, PT Jakpro pada APBD DKI 2016.

Pasalnya, alasan dan dasar hukum pemberian pinjaman daerah yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2016 tersebut dinilai masih lemah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jakpro Djarot Saiful Hidayat
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top