Bisnis.com, DEPOK- Kalangan pengusaha logistik meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk sektor transportasi dan logistik menyusul telah dikeluarkannya beberapa paket kebijakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi mengatakan kebijakan tersebut bisa berupa Undang-Undang transportasi logistik khusus angkutan barang yang selama ini dinilai belum maksimal.
"Selama ini kan aturan yang ada khusus yang mengatur transportasi logistik barang baru di tataran Keputusan Presiden. Kami ingin lengkap yang intinya berkaitan dengan reformasi logistik," ujarnya pada Bisnis di sela menghadiri Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kamis (12/11).
Dia mengklaim saat ini sektor logistik terhadap pertumbuhan ekonomi menyumbang sekitar 24,6% menyusul logistik Indonesia menempati urutan ke-53 dunia dan kelima di Asean. Apabila kebijakan pemerintah mampu sinergi dengan industri logistik di Indonesia, tidak mustahil, kata dia produk domsetik bruto akan semakin tinggi.
Menurutnya, beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi pada sektor logistik Indonesia antara lain harmonisasi regulasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan sistem teknologi dan informasi, kebijakan fiskal dan peningkatan sumber daya manusia pada pemangku kebijakan.
Dia mengatakan poin-poin tersebut masuk dalam pilar-pilar reformasi logistik yang bisa dilakukan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Selama ini, kata dia, ego sektoral masalah transportasi masih sangat kuat baik dari perhubungan darat, laut dan udara.
Dia berharap ke depan sistem logistik di Indonesia bisa tercipta efisiensi yang bisa menguntungkan semua pihak mulai dari pengusaha, pemerintah hingga konsumen.
"Bayangkan apabila lima tahun ke depan kita bisa tekan biaya logistik sekitar 5%, mungkin kita akan berkontribusi 0,8% hingga 1% terhadap pertumbuhan kita.
Saat ini, kata dia, pihaknya mengapresiasi adanya paket kebijakan pemerintah meskipun ada beberapa yang belum menyentuh permasalahan yang ada. Dampaknya mungkin bisa dirasakan pada tahun-tahun depan," katanya.
