Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan pihaknya tidak akan mengusir warga dari rumah susun (rusun) tanpa alasan yang jelas. Pemprov DKI Jakarta hanya mengusir warga yang tidak mengikuti ketentuan untuk bisa tinggal di rusun.
"Secara logika kalau dia bayar lancar, lengkap, nggak mungkin diusir. Ada kemungkinan dia nyewain ke orang," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11).
Basuki mengaku untuk mengajak warga pindah ke rusun, dirinya sudah kesulitan. Sehingga jika tidak ada alasan yang jelas, tidak mungkin dilakukan pengusiran. "Kami bangun rusun untuk masyarakat, masa kami mengusir dia. Kami setengah mati membantu masyarakat supaya punya KTP, punya bank sesuai alamat rusun, kalau dia udah lengkap mana mungkin kita usir," ucapnya.
Namun Basuki menegaskan, jika ada warga yang sengaja menyewakan rusun, maka tidak ada ampun. Karena untuk tinggal di rusun warga hanya dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu perbulan. Sementara jika disewakan uang yang diperoleh akan lebih banyak.
"Itu pasti dalam razia, dia tidak ada di lokasi. Malah di lokasi, begitu kami periksa, dia nyewain ke orang itu minimal sebulan bisa Rp 750 ribu sampai Rp 2 juta. Jadi ambil untung disitu. Makanya begitu razia ketemu yang tinggalnya orang model kos ya kami usir," tandas Basuki.
Seperti diketahui, penghuni Rusun Muara Baru diusir paksa karena tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan unit rusun kepada petugas. Penghuni yang bernama Nurhayati seorang nenek empat cucu, mengaku punya persyaratan lengkap dan rutin membayar tagihan Rusunawa. Tapi, satu persyaratan yang tak dimilikinya itu, Surat Perjanjian Sewa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
