Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta sebagai Ibu Kota Negara pantas menjadi sorotan sepanjang tahun. Sejumlah gebrakan Basuki Tjahaja Purnama rasanya sukar dilewatkan, terutama terkait dengan polemik e-budgeting dan perseteruannya dengan legislatif.
Salah satu yang menjadi sorotan kala ditemukan anggaran siluman Rp12,1 triliun untuk pembelian uninterruptable power supply (UPS) oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dana sebesar itu masuk secara tiba-tiba dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Ahok naik pitam, menandai genderang perang dengan anggota DPRD DKI.
Perseteruan pimpinan eksekutif di Balai Kota DKI Jakarta dan penghuni gedung DPRD Kebon Sirih tersebut berdampak pada pengesahan APBD DKI 2015. APBD yang harusnya ditetapkan pada awal tahun ternyata molor hingga April 2015. Lantaran tak ada tanda tangan petinggi DPRD DKI, APBD DKI 2015 berformat peraturan gubernur (pergub) bukan peraturan daerah (perda) seperti tahun-tahun sebelumnya.
Keterlambatan pengesahan APBD DKI tak membuat pegawai negeri sipil (PNS) DKI tanggap untuk mempercepat pengadaan lelang. Gubernur yang akrab di sapa Ahok itu kembali naik pitam.
Pria yang gemar meluapkan emosi di depan media massa tersebut tak hanya merotasi, tetapi menurunkan status pejabat eselon II-IV menjadi staf biasa. Minimnya waktu pelaksanaan lelang membuat Ahok banyak mencoret proyek pembangunan selama 2015, misalnya pembangunan rumah susun, renovasi sekolah, jalan raya, hingga fasilitas olahraga Velodrome di Jakarta Timur.
Tak adanya pembangunan in frastruktur baru praktis memperlambat perputaran roda ekonomi di Ibu Kota. Mengacu pada catatan Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta pada 2014 mencapai 5,9%. Celakanya, prestasi tersebut tak bisa terulang pada 2015. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada triwulan I/2015 terjun bebas ke angka 5,08%.
Pada triwulan II/2015, kondisi perekonomian membaik menjadi 5,15%. Mulai pulihnya penyerapan anggaran pemerintah membuat situasi perekonomian pada triwulan III/2015 melesat ke angka 5,96%. Jika dihitung secara kumulatif (triwulan I-III/2015), PDRB DKI tercatat tumbuh 5,4%.
Sadar akan kinerja anak buah yang tak maksimal, Gubernur Ahok pun mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia lantas menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengambil alih proyek-proyek infrastruktur yang biasa dikerjakan oleh dinas teknis antara lain membangun prasarana kereta api ringan (light rail transit /LRT), rumah susun sewa sederhana, teknologi pengolahan sampah intermediate treatment facilies (ITF), hingga wisma atlet di Kemayoran Jakarta Pusat.
Meski sudah ditugaskan sejak pertengahan tahun, belum ada satu p royek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Jakpro. Pembangunan wisma atlet yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 ternyata tak berjalan sesuai harapan. Meski Jakpro sudah mengumumkan lelang kontraktor, pemerintah pusat membatalkan hibah lahan di blok D10 Kemayoran dan menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun wisma atlet.
Meski melalui berbagai kejutan, akhir 2015 menjadi titik balik bagi Pemprov DKI untuk memperbaiki keadaan. Salah satu indikator adalah proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2016 disepakati senilai Rp3,1 juta atau naik Rp400.000 dari tahun sebelumnya. Proses penyusunan APBD DKI pun berjalan sesuai rencana.
Rabu (23/12/2015), Gubernur Ahok dan Pimpinan DPRD DKI mengesahkan APBD DKI 2016 senilai Rp66,3 triliun. Ia optimistis penyerapan anggaran bisa mencapai 90% lantaran APBD DKI 2016 ber -format peraturan daerah. Apapun yang terjadi, Pemprov DKI tak boleh mengulang kesalahan yang dilakukan sepanjang 2015. Tahun depan harus menjadi tahun pembuktian pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempercepat perputaran roda ekonomi di Ibu Kota.
KOTA PENYANGGA
Kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok berakhir pada 2015, setelah ia menjabat selama 10 tahun. Pada 2015 pula Nur menerima pujian sekaligus kritikan dari kalangan masyarakat Depok. “Salah satu pekerjaan rumah bagi pemimpin Depok ke depan adalah memaksimalkan pelebaran jalan dan ruang terbuka hijau (RTH),” demikian kata Nur Mahmudi kepada Bisnis.com saat ditemui di kantor KPU Depok belum lama ini.
Kota Depok memang masih berusia 16 tahun setelah terpisah dari Kabupaten Bogor. Usia yang tergolong masih bau kencur untuk ukuran sebuah kota mandiri. Maka, infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan pertama yang harus dibenahi untuk memudahkan berbagai aktivitas warga Depok.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Depok Manto mengatakan panjang jalan Kota Depok secara keseluruhan mencapai 400 kilometer dan jalan lingkungan mencapai 800 kilometer dengan keadaan baik dari total 1.068 kilometer.
Adapun, selama 2015 yang gagal lelang pembenahan jalan mencapai 71 kilometer. Jadi, kata dia, pelebaran jalan yang akan dilakukan pada tahun depan disebabkan tidak berjalannya pada tahun ini, akan dilakukan di kawasan Jalan Siliwangi, Kartini, Sawangan, Pemuda dan Margonda lainnya. “Ada anggaran dari APBD sekitar Rp20 miliar untuk pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan.”
Salah satu jalan yang akan dibenahi adalah Margonda yang dijadikan sebagai perlintasan Jakarta dan Bogor. Anggaran salah satunya akan digunakan untuk pembangunan jalur pedestrian, drainase, dan utililty box.
Sementara itu, di Bekasi, isu pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menjadi sorotan. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bantargebang pun masuk dalam skala prioritas. Artinya, polemik Bantargebang yang telah dimulai pada Oktober lalu masih akan terus berlanjut.
Pembentukan Pansus tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi A DPRD Kota Bekasi. Kajian yang dilakukan selama dua bulan lebih memutuskan, pentingnya di bentuk Pansus Bantargebang untuk mendalami pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja sama (PKS) yang di lakukan Pemprov DKI Jakarta dan dampak kerugian yang ditimbulkan.
