Bisnis.com, BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan alasan kedatangannya pada acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bogor pada Senin (8/2/2016) yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
"Bagi saya, pemimpin harus mengayomi dan merawat silaturahmi. Perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, politik tak boleh jadi hambatan untuk silaturahmi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Kamis (11/2/2016).
Hari ini, rencananya sejumlah ormas, LSM dan kelompok masyarakat Bogor akan unjuk rasa ihwal dugaan Bima Arya yang mendukung HTI pada acara tersebut. Dugaan dukungan tersebut disinyalir bahwa Bima berpihak pada ormas anti-Pancasila, yakni HTI.
Namun, Bima membantah atas tudingan keberpihakannya pada HTI. Menurutnya, justru dirinya berseberangan dengan pokok pikiran HTI.
"Saya berbeda pendapat dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia, termasuk soal khilafah, serta cara pandang terhadap agama dan negara," katanya.
"Saya banyak tidak sependapat dengan konsep manifesto Khilafah Hizbut Tahrir. Ini saya sampaikan secara terbuka di hadapan orang banyak dalam acara Hizbut Tahrir, pada 8 Februari 2016 di Bogor."
Dia menegaskan, NKRI, Pancasila sudah final dan harga mati. Dia mengaku pendiriannya itu tidak akan berubah sampai kapan pun. Dia juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang mencoba-coba memecah NKRI, mengganti Pancasila, sampai kapan pun.
Tetapi, lanjutnya, terdapat semangat yang sama ihwal memandang musuh bersama seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, HIV AIDS, kriminalitas dan lainnya dengan HTI.
"Saya mengajak HTI untuk fokus pada program penyelesaian persoalan2 yg dihadapi rakyat , karena pada aspek ideologi sudah selesai, pancasila dan NKRI harga mati," ujarnya.
Dia melanjutkan, pekerjaan rumah untuk meringankan beban masyarakat belum rampung dikerjakan. Namun, kata dia, kendati perbedaan adalah keniscayaan, tetapi kebersamaan harus diperjuangkan.
Pihaknya mengajak agara semua kalangan harus terus belajar dari pendiri bangsa untuk mengelola perbedaan, dan mengedepankan kebersamaan. Sebab, pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan persoalan.
"Saya berterima kasih atas kritik dan koreksi. Saya percaya, ini bagian dari proses dialektika menuju Indonesia yang lebih maju," ujarnya.
