Bisnis.com, BOGOR - Ketua Tim Verifikasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Kesejahteraan Keluarga (P2WKSS) Provinsi Jawa Barat Nina Sri Inayati mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor sudah mencapai angka 72,73.
"Angka tersebut lebih tinggi dari IPM Jawa Barat yang mencapai angka 68,80," paparnya, Senin (18/4/2016).
Meski dinilai tinggi, kata dia, tetapi masih terdapat masalah gender antara laki-laki dan perempuan di Kota Bogor. Salah satunya adalah rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen.
Nina menjelaskan, bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat 88,35 dan IPG Kota Bogor sudah mencapai angka 90,38. Begitu pun halnya dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Jawa Barat baru berada di angka 57. Sedangkan IDG Kota Bogor telah melampaui dengan berada di angka 63,9.
"Kalau dilihat dari catatan yang ada ini, sebenarnya Kota Bogor sudah cukup baik. Tetapi, kalau dilihat perbedaan IPG dan IPM-nya tentu saja yang ideal adalah seratus persen. Jadi sama antara IPM laki-laki dan perempuan," paparnya.
Menurutnya, nilai IPM perempuan di Kota Bogor sudah mencapai 90,38. Artinya, masih ada perbedaan antara IPM laki-laki dan perempuan.
Adapun IDG di Kota Bogor juga masih kecil seperti keterwakilan perempuan di parlemen yang baru mencapai 15,56, perempuan profesional 35,66, dan pendapatan perempuan yang baru mencapai 28,98.
Perbedaan-perbedaan itulah, lanjutnya, yang menjadikan program P2WKSS ini sebagai salah satu metode untuk memperkecil perbedaan antara IPM laki-laki dan perempuan dan untuk meningkatkan IDG.
Oleh karena itulah, lanjut Nina, sesuai dengan visi Jawa Barat untuk maju dan sejahtera untuk semua maka tidak ada kata lain bahwa IPM laki-laki dan perempuan, pendapatan, serta rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan juga harus sama.
"Maka sekali lagi P2WKSS adalah metode supaya kita semua masyarakat Jawa Barat hususnya Kota Bogor dan dipilihnya Kelurahan Sindangrasa ini untuk menjadi penyumbang bagi peningkatan kesejahteraan Kota Bogor dan Jawa Barat," ujarnya.
Dia menambahkan dalam verifikasi yang akan dilakukan timnya itu akan melihat titik nolnya yang kerapkali menjadi persoalan.
"Kami ingin saat verifikasi ini bisa memilih daerah yang betul-betul tepat dan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan," katanya.
