Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku bahwa sampai saat ini manajeman aset di DKI Jakarta masih kacau. Apalagi belum lama ini telah terjadi kasus pembelian lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri untuk Rusunawa Cengkareng Barat.
Padahal sebelumnya, pihaknya sudah mengimbau untuk segera melakukan penataan aset milik Pemprov DKI kepada SKPD, UKPD, dan juga BUMD.
“Memang sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa managemen aset kita kacau, sejak tiga atau empat bulan lalu sudah saya sampaikan untuk lakukan pendataan aset,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Rabu (29/6/2016).
Menurut Djarot, SKPD, UKPD, maupun BUMD tidak mau menfaatkan aset yang selama ini sudah dimiliki oleh Pemprov DKI dengan baik justru mereka lebih suka untuk membeli lahan kembali degan tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas keabsahan dokumen lahan tersebut.
"Kita lebih suka beli-beli baru sedangkan yang ada tidak kita manfaatkan secara maksimal. Padahal masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Daripada enggak keurus," tuturnya.
Selain itu, Djarot juga merasa bahwa sebab dari banyaknya lahan atau aset milik Pemprov yang diduduki oleh pihak lain lantaran terdapat BUMD yang enggan melaporkan pendataan aset-aset mereka. Hal tersebut disinyalir agar aset tersebut dapat dijual untuk menutupi kinerja BUMD.
"Saya geram juga sama BUMD. Bukan cuma soal lahan rusun Cengkareng Barat. Tapi ini bisa melebar ke mana-mana. Hingga sampai ke aset BUMD," ucapnya.
Selain itu, Djarot berharap dengan ditemukannya kasus pembelihan lahan Cengkareng tersebut dapat menjadi momentum untuk memberantas praktik mafia aset.
