Bisnis.com, BOGOR - Permasalahan banjir yang terjadi di empat kawasan Bogor Utara yakni Cimahpar, Tegal Gundil, Cibuluh, dan Tanah Baru masih terus dibahas.
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Fungsi Danau Bogor Raya pun dilakukan, jika tidak pengerukan pada Danau Bogor Raya secara cepat akan menimbulkan kerugian material.
Apalagi pada November 2014 banjir semakin meluas dari 300 Kepala Keluarga (KK) menjadi 500 KK. Pasalnya setelah ditelusuri dari hulu ke hilir, banjir dan longsor terjadi akibat masuknya air dari Sungai Citangkil dan Sungai Cikeas yang tidak tertampung di danau buatan seluas 6,5 hektar itu.
“Terjadi sedimentasi mencapai 80 persen pada Danau Bogor Raya yang hampir sama dengan rata jalan sehingga aliran air mengarah ke Sungai Ciluer dan membuat debit air menjadi besar,” jelas Usmar, Selasa (26/7/2016).
Pemerintah Kota Bogor, lanjut Usmar, sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi banjir di Bogor Utara melalui rencana pembuatan kolam retensi 1 hektar di Kelurahan Tanah Baru dan 1,5 hektar di Kelurahan Ciluar.
Namun proses pembebasan lahan hanya berhasil di Tanah Baru, sementara di Ciluar proses ini mengalami kendala. Tidak berhenti sampai disitu, Pemkot melalui Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air juga akan melakukan sodetan di 2017.
“Target kami 2017 kawasan tersebut sudah bisa bebas banjir dan kalau pengerukan danau dilakukan kementerian, target bisa tercapai,” tuturnya.
Sementara itu Direktur PT. Sejahtera Eka Graha (SEG) Imam Puji Hartono mengatakan, pihaknya merupakan pengembang kawasan Danau Bogor Raya namun 97 persen kepemilikan saham dipegang Kementerian Keuangan.
Hal tersebut akibat krisis moneter yang kemudian SEG dijaminkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu diserahkan ke Kementerian Keuangan.
“Sebenarnya Danau Bogor Raya sudah ingin diserahkan ke Pemkot namun peraturan fasos/ fasum harus berfungsi membuat hal tersebut tertunda,” katanya.
Pengerukan itu baru dapat dilakukan setelah keluar surat dari Pemkot sebagai dasar, mengingat ini adalah aset negara.
Dari estimasti biaya pada 2012 silam terhitung sekitar Rp10 miliar untuk melakukan optimalisasi mulai dari pengerukan, pembuatan pintu air, hingga pembuangannya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian apakah kedalaman danau akan ditambah atau tidak.
“Kedalaman awal sekitar 7 meter dengan daya tampung sekitar 420 ribu kubik air yang bisa mengurangi dampak banjir. Setelah danau berfungsi kembali baru akan diserahkan ke Pemkot,” katanya.
