Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD DKI DIKETOK: DPRD Berikan 9 Rekomendasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan sembilan rekomendasi terkait pembatalan pembangunan 45 gedung sekolah seiring dengan sudah disahkannya anggaran belanja dan daerah (APBD) Perubahan DKI 2016.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 13 Oktober 2016  |  06:44 WIB
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan sembilan rekomendasi terkait pembatalan pembangunan 45 gedung sekolah seiring dengan sudah disahkannya anggaran belanja dan daerah (APBD) Perubahan DKI 2016.

Anggota DPRD DKI FRaksi PKS Tubagus Arief mengatakan terhadap pembangunan 45 gedung sekolah yang gagal dibangun tahun anggaran 2016.

“Kami merekomendasikan, pembangunan 45 gedung sekolah dapat menjadi prioritas pada tahun anggaran 2017. Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI tidak ingin ada alasan apapun untuk tidak merealisasikan program tersebut,” kata Tubagus dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Rekomendasi lainnya yang disampaikan adalah Pemprov DKI dapat meningkatkan kembali pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2017.

Selain itu, pihaknya merekomendasikan merekomendasikan usulan pengalokasian anggaran Dana Hibah kepada Kodam Jaya dalam rangka Pengamanan Pilgub DKI 2017 sebesar Rp 21,9 miliar yang telah diusulkan melalui surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4541/-1.713.6 tanggal 7 Oktober 2016.

“Banggar merekomendasikan agar segera merealisasikan pembentukan SMA/SMK Boarding School untuk siswa siswi DKI Jakarta potensial yang secara ekonomi tidak mampu,” ujarnya.

Menanggapi rekomendasi terkait pembangunan 45 gedung sekolah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembatalan pembangunan puluhan gedung sekolah lantaran kontraktornya tidak jelas.

“Daripada kontraktornya enggak jelas. Saya mau digabung besar saja. Kemarin protes karena kontraktor kecil. Begitu cek kemampuan sisa keuangan enggak ada. Masa kamu biarin. Jadi enggak apa-apa diundur. Nanti juga bisa pakai dari kelebihan kompensasi KLB. Kita lagi timbang itu,” kata Kepala Daerah yang disapa Ahok.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd dki jakarta apbd dki
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top