Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILKADA DKI 2017: Lembaga Survei Harus Terdaftar

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengimbau agar lembaga survei segera mendaftar ke KPUD untuk memastikan netralitas dari lembaga survei tersebut.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 31 Oktober 2016  |  13:38 WIB
Ketu KPU Jakarta Sumarno - Antara
Ketu KPU Jakarta Sumarno - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengimbau agar lembaga survei segera mendaftar ke KPUD untuk memastikan netralitas dari lembaga survei tersebut.

Sebab, akan banyak lembaga survei bermunculan menjelang hari pemungutan suara baik di pilkada. Tak tanggung-tanggung, hasil survei tersebut seringkali mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Oleh karenanya, untuk mengetahui apakah lembaga survei itu netral atau tidak, Sumarno mengimbau agar lembaga-lembaga tersebut segera mendaftar di KPUD.

“Ya kalau mereka sudah mendaftar kami  akan umumkan bahwa memang lembaga ini sudah terdafatar , Kalau belum terikat kan belum tentu juga sumber dananya, darimana juga tidak tahu,” ujarnya di gedung KPUD DKI Jakarta, Senin (31/10/2016).

Lebih lanjut, dengan mendaftarkan lembaganya dan juga menyebutkan asal sumber dana lembaga survei, masyarakat tidak akan ragu dengan hasil kajian survei yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

“Yang penting yang bersangkutan [lembaga survei] menyebut sumber dana darimana, sehingga masyarakat bisa mengetahui angkanya dari mana. Karena biasa survei itu besar, respondennya dari sekian ratus orang,” imbuhnya.

Oleh karena itu, mengacu pada PKPU nomor 5/2015 pasal 43 lembaga survei harus mendaftarkan ke KPUD paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara dengan membawa sejumlah dokumen diantaranya, akte pendirian lembaga dan susunan kepengurusan lembaga. 

Lembaga survei juga harus menyerahkan sejumlah dokumen pernyataan surat, bahwa lembaga survei tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan,  tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas,  mendorong terwujudnya suasana kondusif  bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar, benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat,  tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah.

Lembaga survei juga harus menyertakan surat pernyataan yang metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada DKI 2017
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top