Kini Bayar Sedot Tinja Dengan Sampah

Bisnis.com, JAKARTA - Warga Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat diberi kesempatan membayar biaya sedot lumpur tinja menukarnya dengan sampah lewat program bank sampah yang dikelola oleh Kelurahan Pekojan.

Di sini untuk sedot lumpur tinja bisa bayar pakai sampah. Kami bekerja sama dengan PD PAL Jaya dan USAID untuk pengelolaan limbah lumpur tinja," kata Lurah Pekojan Tri Prasetyo Utomo di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID dalam Program Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta mengadakan kegiatan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kelurahan Pekojan.

Biaya sedot lumpur tinja dari PD PAL Jaya sebesar Rp330 ribu per rumah. Namun masyarakat Pekojan bisa membayar biaya tersebut dengan sampah yang dikumpulkan di bank sampah Pekojan.

"Biaya sedot WC Rp330 ribu, nah kalau yang bayar pakai sampah dikumpulin sampahnya hingga sebesar Rp330 ribu," kata Ketua Bank Sampah Kelurahan Pekojan Yayat Supriyatna.

Tiap warga yang memberikan sampah plastik ke bank sampah akan dihargai Rp1.250 per kilogram. Uang yang dihasilkan dari sampah yang dikumpulkan tersebut bisa untuk membayar biaya sedot lumpur tinja.

Namun PD PAL Jaya juga memberikan kemudahan bagi warga yang kurang mampu untuk membayar biaya sedot lumpur tinja dengan mengangsur Rp110 ribu selama tiga bulan.

Selain itu, PD PAL Jaya juga memberikan berbagai macam hadiah secara langsung kepada warga yang memakai jasa sedot lumpur tinja mulai dari detergen, pembersih lantai, sabun mandi, hingga televisi.

Penyedotan lumpur tinja secara berkala penting untuk menjaga sumber air tanah agar tidak tercemar limbah rumahan. Tempat pembuangan tinja atau "septic tank" yang tidak disedot selama lebih dari 10 tahun akan menjadi sedimentasi dan berpotensi mencemari air tanah di lingkungan sekitar.

USAID IUWASH PLUS sendiri bekerja sama dengan 32 pemerintah daerah di Indonesia yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang.