Bisnis.com, JAKARTA—Islamic Development Bank Group (IDB) meninjau salah satu lokasi penerima manfaat di Kelurahan Pisangan Timur di Jakarta Timur, Sabtu (8/4/2016).
Presiden Islamic Development Bank Group (IDB), Bandar Al Hajjar mengatakan kunjungan itu dalam rangka melihat langsung hasil pembangunan yang dilakukan komunitas masyarakat dan penerima manfaat dari program penataan kawasan kumuh, Integrated Community Driven Development (ICDD) Phase III dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Dalam kunjungan tersebut, Bandar Al Hajarr juga bertemu secara langsung dengan warga penerima manfaat, pemerintah daerah, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
"Kami senang bisa membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di proyek ini. Ini adalah tugas kami untuk membina pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota IDB,´ katanya melalui siaran pers, Sabtu.
Dukungan dana IDB hingga kini mencapai US$ 7 miliar sedangkan untuk program KOTAKU sebesar US$ 800 juta untuk seluruh Indonesia.
Bandar menilai program KOTAKU yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat strategis karena masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kehidupannya.
Baca Juga
Selain itu program tersebut juga mengembangkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dengan adanya kontrol masyarakat atas perencanaan, sumber daya dan pelaksanaannya.
Saat kunjungan, Presiden IDB dan rombongan melihat secara langsung usaha dan kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat antara lain PAUD Anggrek 014, Kelompok Swadaya Camar Putih.
Kelompok ini yang memproduksi kerajinan tangan dari limbah kertas dan plastik, usaha susu kedelai dan sirup entris.
Adapun kegiatan infrastruktur yang dikerjakan adalah pembuatan pelat penutup saluran air/selokan dan saluran hujan tertutup. Menutup acara, Presiden IDB menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dukungannya kepada Program KOTAKU
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida mengatakan bahwa Program KOTAKU dilakukan pada Tahun 2016-2020 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Gerakan 100-0-100.
Program tersebut juga akan membawa perubahan yang positif dan berkelanjutan terhadap masyarakat perkotaan tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia.
KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 kelurahan/desa.
Kawasan permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing kabupaten/kota, seluas 23,656.77 ribu hektar.
Penanganan kawasan kumuh ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 1999-2006 dengan nama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
Pada 2007-2014 program P2KP bertransformasi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), selanjutnya untuk tahun 2014 program tersebut bertransformasi menjadi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP).
Sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 433 juta, Islamic Development Bank USD 329,76 juta, dan Asian Infrastructure Investment Bank sejumlah USD 74,4 juta.
Sumber pembiayaan tersebut bukanlah satu-satunya, dan dipastikan tidak mencukupi, sehingga program ini juga wajib didukung oleh komitmen dana daerah (APBD Provinsi dan Kab/Kota), maupun sumber-sumber swasta/CSR dan Swadaya Masyarakat (In cash & In Kind).
Pada 2015-2016, komitmen swadaya mencapai 13% atau di kisaran 10-15%, merupakan potensi yang bisa diraih dengan pelibatan peran serta masyarakat.
Selain itu, komitmen pemerintah daerah dan pihak swasta, diharapkan mampu mengisi sampai dengan 50% pembiayaan penanganan kumuh baik untuk kegiatan infrastruktur maupun sarana pendukung lainnya (ekonomi, sosial, dan pelatihan).
Sebagai salah satu kelurahan di Kota Jaktim, Pisangan Timur termasuk dalam prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
Permasalahan kumuh dalam kawasan ini terdiri dari kondisi bangunan, aksesibilitas kawasan, drainase, layanan air minum, air limbah, pengolaan persampahan, serta pengamanan kebakaran.
