Bisnis.com, JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta meyakini penerapan e-budgeting yang selama ini dilakukan akan tetap dijalankan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada DKI 2017.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sistem e-budgeting dinilai telah berhasil menekan angka korupsi di lingkup Pemprov DKI dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Sistem e-budgeting akan jalan semua kecuali gubernur [yang baru] tidak mau [menerapkan]. Atau gubernurnya kasih perintah Bapedda untuk melanggar," ujarnya, Selasa (25/4).
Ahok menegaskan sistem e-budgeting akan tetap aman selama pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bappeda DKI tidak diganti pada periode selanjutnya.
Menurutnya, sistem e-budgeting dinilai sudah canggih karena usulan kerja dan anggaran yang masuk dari seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD telah terkunci secara otomatis dan hanya orang tertentu yang memegang password sistem tersebut.
Dia menambahkan penerapan sistem e-budgeting akan tetap berjalan jika didukung oleh gubernur selanjutnya. "Teorinya kalau kepalanya lurus, bawahannya tidak bakal berani tidak lurus," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan tidak ada satu pun yang bisa mengutak-atik atau mengubah e-budgeting yang telah disahkan meskipun setiap SKPD memiliki password masing-masing.
Sebab, kata dia, e-budgeting yang telah dikunci hanya bisa dilihat saja oleh pengguna dalam hal ini SKPD dan pejabat setingkat SKPD. Kecuali, ada masa ketika perubahan anggaran dilakukan, maka e-budgeting bisa diubah dengan pengawasan dari atasan.
"Saya sendiri selaku Kepala Bappeda tidak bisa mengubah apa yang telah disepakati dalam e-budgeting. Karena sistemnya sudah dirancang seperti itu," paparnya.
Tuty menambahkan, terkait program gubernur dan wakil gubernur yang baru terpilih nanti, pihaknya akan menyelaraskan program dan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran 2018 yang telah dibahas sejak Januari tahun ini.
Dia memberi contoh, program pembangunan rumah tanpa down payment (DP) yang diusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno seirama dalam program perumahan yang telah disusung pemerintahan petahana.
Begitu juga, kata dia, dengan program lain yang digagas pasangan calon terpilih mulai dari program pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup dan lainnya.
"Jadi jika ada perubahan program dan anggaran pun tidak terlalu besar karena secara detil kami cocokkan program yang diusung paslon terpilih dengan program petahana," ujarnya.
Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menilai program yang diusung Anies-Sandi tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diusung petahana.
Dia memberi contoh, Anies-Sandi mengusung program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi warga Jakarta yang merupakan perbaikan dari program KJP Ahok-Djarot.
"Sementara untuk sistem e-budgeting, e-musrembang dan sistem elektronik lainnya memang tidak bisa diubah karena sudah dirancang by system. Kalau diubah justru kami kasihan pada Anies-Sandi karena akan jadi sorotan publik," paparnya.
Dia menambahkan sistem yang dibangun oleh Pemprov DKI melalui e-budgeting dan turunannya dinilai telah berhasil membawa dampak positif terhadap keberlangsungan pemerintahan di Jakarta.
"Bahkan sistem ini bagi kami sudah sempurna karena mampu mengurangi kebocoran APBD. Dan kami yakin Anies-Sandi juga akan mengarah ke situ," paparnya.
Baca Juga
