Bisnis.com, JAKARTA -- Pasca cuti bersama usai kemarin, aktivitas di Balai Kota sudah kembali normal setelah libur lebaran dan cuti bersama selama kurang lebih sepuluh hari.
Sejak pukul 07:30 sudah banyak pegawai Balai Kota yang berbaris di depan pendopo untuk berhalal bi halal dengan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, beserta jajarannya.
Rapat pimpinan yang biasanya diadakan setiap hari Senin kali ini digantikan dengan rapat pimpinan luar biasa yang melibatkan sebagian besar SKPD.
"Sebagai satu keluarga besar, dimana tahun ini kita selalu berkontribusi satu sama lain, tentu saja diantara kita sebagai manusia ada kesalahan. Ini adalah momentum bagi kita untuk saling memaafkan," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (3/7/2017).
Djarot sempat mengingatkan kepada pegawai yang masih absen pasca cuti bersama, akan dikenakan sanksi tegas.
"Kalau ada yang tidak masuk hari ini, itu kasih sanksi potong TKD 1 bulan. Termasuk juga jika ada atasan yang mencoba melindungi anak buahnya, sanksi. Kalau ada surat sakit, cek kebenarannya. 10 hari libur itu sudah panjang, keterlaluan kalau hari ini tidak masuk," tegasnya.
Selain itu, Djarot juga membahas tentang evaluasi kerja SKPD mengenai antisipasi urbanisasi, masalah ketertiban, dan hal-hal lain seperti isu toleransi di masyarakat.
Djarot mengatakan antisipasi urbanisasi selama arus balik harus diawasi hingga H+20. Dirinya menyarankan agar bina kependudukan dapat diberlakukan dibawah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Orang-orang yang datang ke Jakarta harus jelas keperluannya apa, siapa yang akan menanggung, itu harus dicatat. Supaya jika terjadi sesuatu kita bisa memberikan solusi dan mengabarkan keluarganya di daerah," katanya.
Djarot menegaskan agar pegawai Pemprov DKI dan seluruh SKPD untuk tidak melupakan program 5 Tertib supaya Jakarta tetap aman dan tertib.
"Kita harus kembali mensosialisasikan 5 Tertib. Kita tidak bisa lagi mentoleransi warga pendatang tinggal di pinggir sungai dan kolong tol, itu hunian tidak layak," katanya.
Kemudian Djarot juga mengatakan agar penertiban pedagang kaki lima dan kondisi lalu lintas tetap diperhatikan. Ia menginginkan Jakarta yang sudah sebagian tertib dapat dipertahankan kondisinya.
"Kita enggak melarang orang berjualan. Boleh, justru kita dorong dengan program binaan UKM, tapi harus tertib. Tertib lalu lintas juga ya, terutama di stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, dan pusat keramaian lainnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
