Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menjadikan Singapura sebagai acuan mencari jalan keluar proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya setelah rapat dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Balai Kota DKI Jakarta.
"Tadi belum dibicarakan [soal reklamasi]. Namun, ke depannya banyak area yang akan kami diskusikan tidak tertutup kemungkinan. Itu kan di Singapura banyak sekali kegiatan reklamasi," ujarnya, Jumat (3/11/2017).
Mantan bos Saratoga itu mencontohkan kegiatan reklamasi di Negeri Singa tersebar di beberapa daerah, misalnya Jurong untuk pembangunan industri baru, Marina Bay Sands untuk membangun resor kelas dunia, dan bandara Changi atau Changi Air Port.
Dia menilai pemerintah Singapura terbilang sukses memaksimalkan fungsi lahan pulau buatan untuk kepentingan publik. Meski tak bisa ditampik banyak juga wilayah hasil reklamasi yang digunakan untuk komersial. Sandi yang suka lari melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh Singapura bisa ditiru untuk studi kasus reklamasi Teluk Jakarta. Meski demikian, dia menuturkan belum ada detail rencana antara pemerintah Indonesia dan Singapura terkait hal ini.
"Pertemuan ini masih tahap awal. Saya tidak bisa ambil simpulan sekarang," katanya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandi mengumbar janji untuk menyetop proyek reklamasi Teluk Jakarta apabila mereka memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 dan terpilih sebagai pimpinan di Balai Kota DKI. Namun, sudah hampir tiga minggu berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, baik Anies maupun Sandi belum menjelaskan tahapan-tahapan nyata untuk menghentikan proyek yang izinnya sudah diaktifkan kembali oleh pemerintah pusat.
Alih-alih menjelaskan soal langkah penyetopan reklamasi, Anies-Sandi justru masing menunggu DPRD DKI menggelar sidang paripurna istimewa yang belum dilaksanakan hingga saat ini. Sandi menilai sidang paripurna istimewa perlu digelar agar pemerintahan baru bisa memaparkan program kerja kepada anggota dewan. Namun, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan saat ini tak ada urgensi untuk menggelar sidang paripurna istimewa.
