Bisnis.com, JAKARTA -- Kepadatan penduduk dan kemacetan merupakan masalah yang dihadapi oleh warga Jakarta setiap harinya.
Pemerintah memiliki target bahwa pada tahun 2045 Jakarta sudah harus memiliki kemajuan pesat khususnya dari segi transportasi.
Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi Transporasi Kementerian Perhubungan, mengatakan kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian hingga Rp63 triliun setiap tahunnya.
"Untuk memperbaiki hal itu pertama kita harus mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi massal dan mengubah regulasi agar sesuai dengan keadaan kota," ujarnya saat menyampaikan presentasi di Indonesian Economic Forum 2017 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Wihana menyebutkan dengan pengembangan moda transportasi di Ibukota maka di tahun 2045 Jakarta akan mengalami perubahan gaya hidup drastis dari masyarakatnya.
Menurut Wihana, Jakarta sebagai Ibukota saat ini sudah seharusnya memiliki konsep friendly city dengan memberikan pelayanan terbaik terlebih lagi pada pelayanan transportasi publik yang banyak digunakan oleh warganya.
Baca Juga
"Menggunakan teknologi saat ini pengembangan transportasi di Jakarta akan jauh lebih baik," ujarnya.
Saat ini, sistem teknologi pengumpul Big Data seperti Jakarta Smart City dan teknologi pemetaan pelanggan yang dimiliki oleh PT Transjakarta sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gambaran pergerakan manusia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga diketahui sedang mengembangkan sejumlah transportasi publik massal yakni mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT).
William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, menuturkan opsi tranportasi publik massal MRT direncanakan akan mulai beroperasi pada Maret 2019.
Keberadaan MRT merupakan salah satu solusi untuk mengakomodir hampir 11 juta warga yang beraktivitas di Ibukota.
"Biaya yang diakibatkan oleh kemacetan mencapai US$5 juta per tahun. Ini merupakan alasan mengapa kita membutuhkan MRT di Ibukota," ujarnya.
Untuk mencapai stabilisasi transportasi di Jakarta, William menyebutkan ada dua langkah yang harus dilakukan antara lain integrasi jaringan transportasi dan integrasi pelayanan transportasi.
Langkah yang sudah dilakukan saat ini oleh DKI adalah membangun sejumlah infrastruktur pendukung transportasi mulai dari kendaraan berbasis jalan hingga berbasis rel.
“Kemudian untuk mendukung itu harus ada regulasi yang sesuai. Itu yang saat ini sedang disusun oleh Gubernur guna mengembangkan sistem transportasi di Jakarta,” katanya.
William menuturkan MRT memiliki tiga peran penting yaitu untuk menyediakan infrastruktur transportasi massa, menyediakan pelayanan sebagai operator MRT, dan mengembangkan bisnis di sekitar stasiun MRT.
MRT Fase I memiliki 13 stasiun dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, yang terdiri dari 7 elevated stations dan 6 underground stations.
6 stasiun bawah tanah nantinya akan menjadi lokasi pengembangan bisnis melaui penerapan konsep transit oriented development (TOD).
“Saat ini kami sedang mencoba untuk mengembangkan nilai ekonomis dari keenam stasiun bawah tanah yang akan menerapkan konsep TOD tersebut. Manfaatnya tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga bagi masyarakat banyak,” ujarnya.
Menurut William dengan adanya stasiun MRT dan pengembangan TOD maka akan tercipta kepadatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar stasiun.
“MRT tidak hanya bekerja untuk menjadi operator MRT tetapi juga menjalin kerjasama dengan pemilik usaha dan pengembang untuk membangun wajah baru dari Jakarta,” tuturnya.
