Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akhirnya menunda peletakan batu pertama atau groundbreaking program rumah tapak DP Rp0 yang seharusnya dilaksanakan hari ini, Rabu (28/2/2018).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembatalan jadwal tersebut merupakan instruksi dari Anies Baswedan. Sandi mengungkap salah satu alasannya karena kontraktor DP Rp0 untuk rumah tapak bukan perusahaan daerah melainkan murni pihak swasta.
"Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana. Kami tidak ingin membingungkan masyarakat, ini benar-benar program pemerintah," kata Sandi.
Salah satu hal yang menimbulkan pertanyaan : "Bagaimana caranya kontraktor swasta ikut serta dalam proyek Rumah DP Rp0?" Padahal, program ini memanfaatkan kredit perumahan rakyat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
KPR FLPP menawarkan bunga flat 5% dengan tenor 5-20 tahun. Adapun, Pemprov DKI berjanji menalangi uang muka sebesar 1% dari harga rumah.
Sandi menilai proyek pembangunan rumah tapak DP Rp0 di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara akan menggunakan skema berbeda karena kontraktornya swasta, bukan BUMD.
Baca Juga
"Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini [proyek yang digarap PT Nusa Kirana] pakai skema FLPP atau non-FLPP. Karena kalau FLPP, ada batasannya, nah itu yang harus kita sinkronkan," jelasnya.
Rumah tapak DP Rp0 tersebut rencananya dbangun sebanyak 100 unit di lahan seluas 1,3 hektare milik PT. Nusa Kirana yang sekaligus menjadi kontraktor proyek.
Lokasi lahan rumah DP Rp0 terletak tepat di belakang SMAN 115, Jalan Malaka IV. Sebagian lahan tersebut merupakan area persawahan. Menurut salah satu penjaga keamaanan di sana, area persawahan tersebut dipinjamkan oleh pihak PT. Nusa Kirana kepada warga karena belum terpakai.
