Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah membahas kelanjutan nasib pembangunan proyek enam ruas tol dalam kota Jakarta dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya sudah bicara dengan pak Presiden berapa bulan lalu. Namun, kalau sudah selesai baru saya bicara [dengan pers]," ungkapnya di Balai Kota DKI pada Kamis (19/7/2018).
Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan tersebut enggan memerinci isi pembicaraannya dengan Jokowi.
Salah satu hal yang menjadi pertanyaan Anies yakni alasan pemerintah pusat menjadikan proyek enam ruas tol dalam kota yang dibangun oleh konsorsium PT Jakarta Toll Road Development (JTRD) dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional.
Gubernur DKI Anies Baswedan menuturkan sejak kampanye dia menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota
Dia menuturkan sikapnya terkait dengan proyek tersebut tidak akan berubah. Sejak kampanye, dia menuturkan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota. Meski begitu, Anies sadar hal itu tidak bisa selesai hanya dengan pembicaraan informal.
Menurutnya, Pemprov DKI bisa saja menghentikan atau melarang operasional proyek yang dijadwalkan dimulai pada semester II/2019 tersebut. Apalagi, beberapa BUMD DKI misalnya PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo tergabung dalam konsorsium.
"[Proyek enam ruas tol dalam kota] bisa dilarang. Nah, makanya itu kita kirim surat dulu. Kita lihat apakah ada kontrak, komitmen, dan lain-lain. Nanti dilihat dulu," ungkapnya.
Setelah tahap I, JTRD rencananya akan memulai proses pembangunan tahap II dan III proyek enam ruas tol dalam kota Jakarta secara parallel.
Tahap II nantinya akan meliputi Duri Pulo—Kampung Melayu sepanjang 12,65 km dan Kemayoran—Kampung Melayu sepanjang 9,60 km. Sementara itu, tahap III meliputi Ulujami—Tanah Abang dan Pasar Minggu—Casablanca.
