Bisnis.com, JAKARTA – PT Food Station Tjipinang, BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta, terus menjalin kerja sama dengan kelompok tani di daerah agar mau memasok beras ke Ibu Kota.
Direktur Operasional PT Food Station Tjipinang Frans M. Tambunan mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk menambah suplai beras agar terjadi stabilisasi harga di pasar.
"Jakarta ini bukan wilayah penghasil beras, tetapi kebutuhan sangat banyak. Makanya kami membuka peluang perdagangan dengan sentra-sentra produksi beras di berbagai daerah," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Jumat (26/10/2018).
Frans menuturkan saat ini kebutuhan beras di Jakarta saat ini berkisar 3.000 ton per hari. Stok yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 48.912 ton, sementara yang dimiliki Food Station 10.000 ton.
Untuk menjaga pasokan tetap stabil, BUMD DKI tersebut menjalin kerja sama dengan kelompok tani di wilayah produsen beras, antara lain BUMD Wahana dan Jaya Makmur di Lampung, ASH Jaya di Garut, Sandy Jaya di Indramayu, Menata Citra Selaras di Bekasi, dan Sumber Pangan di Kediri.
Meski demikian, dia mengatakan perusahaan tetap membuka peluang bagi mitra atau kelompok tani lain untuk menjadi mitra. Salah satunya, saat petani dan Pemerintah Kota Solo Raya berkunjung ke PIBC, Jakarta Timur, Kamis (25/10/2018).
Namun, ada syarat yang harus disepakati kedua pihak sebelum memastikan kerja sama, yaitu kesepakatan harga dan suplai yang kontinyu setiap bulan. Frans memaparkan Food Station Tjipinang siap membayar harga gabah kering sesuai kesepakatan.
Misalnya, biaya produksi 1 hektare sawah untuk satu musim tanam berkisar Rp25 juta dengan hasil gabah kering Rp78 ton. Maka, harga pokok produksi Rp3.571/kg. Dia lantas bertanya berapa harga yang pantas diterima petani.
"Harga yang pantas itu diajukan petani, itulah yang kami bayar. Kalau HPP Rp3.571/kg maka yang pantas itu sekitar Rp4.500/kg. Itulah harga kesepakatan," jelasnya.
Dia mengatakan Food Station akan mengunci harga sesuai kesepakatan tanpa melihat faktor eksternal. Karena itu, petani tak bisa tiba-tiba menjual dengan harga lebih tinggi ketika pasokan berkurang. Sebaliknya, Food Station tak akan membeli lebih rendah ketika terjadi over supply saat panen raya.
Menurutnya, pola kerja sama tersebut tak sulit dilakukan asalkan kedua pihak memiliki komitmen tinggi.
"Yang sering terjadi, petani kadang ingkar janji. Saat panen raya, mereka datang minta harga normal. Namun, ketika paceklik petani malah jual ke pihak lain. Ini kan selingkuh namanya," ungkap Frans.
Mengacu pada kondisi tersebut, dia menilai saat ini sudah teruji kelompok tani atau BUMD mana yang bisa menjalin komitmen dengan perusahaan. Komitmen bukan sekadar menunjukkan profesionalisme, tetapi mendukung stabilisasi harga beras di Ibu Kota.
Dia menuturkan ada dua fungsi perusahaan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Pertama, fungsi stabilisasi yang sifatnya pelayanan publik. Kedua, fungsi untuk memberikan keuntungan perusahaan. Menurutnya, kedua hal ini sangat bertolak-belakang tetapi mau tak mau harus dijalani.
Frans mengungkapkan fungsi stabilisasi harga menjadi tugas utama Food Station di Jakarta. Caranya dengan menggelar pasar murah serta menyediakan paket pangan harga terjangkau untuk masyarakat berpengasilan rendah.
"Saat ini, kami tetap berpatokan untuk menjaga harga di pasar. Namun, sejak 2 tahun lalu, Food Station juga merambah bisnis retail dengan memproduksi beras premium untuk dijual di toko modern," tuturnya.
