Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan program normalisasi sungai, khususnya di bantaran Ciliwung.
Menurutnya, program tersebut dapat mencegah warga untuk membuang sampah ke sungai sekaligus mengantisipasi terjadinya bencana banjir jelang musim hujan.
"Solusi permanen banjir itu membuat masyarakat tak buang sampah di sungai. Selama ini, mereka menjadikan sungai halaman belakang rumah jadi bebas buang sampah. Dengan adanya program normalisasi justru bikin sungai jadi halaman depan rumah," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (19/11/2018).
Dia menuturkan dengan proyek normalisasi, pemerintah membersihkan bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir sungai. Setelah itu, sungai dibeton dan menjadikan tepi sungai untuk digunakan menjadi jalan inspeksi.
Dengan demikian, orang-orang akan sungkan untuk membuang sampah ke pinggir sungai. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari proyek normalisasi sungai di Banjir Kanal Timur (BKT). Proyek BKT diselesaikan di era Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Setelah menyelesaikan normalisasi, Pemprov DKI juga harus mempertegas sanksi bagi setiap orang yang ketahuan membuang sampah di sungai.
"Kalau bisa Pemprov DKI pasang CCTV, jadi bisa kelihatan semua yang buang sampah ke sungai. Beri sanksi keras. Pokoknya habit orang itu yang harus diubah," jelasnya.
Seperti diketahui, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) belum bisa melanjutkan normalisasi sungai di Jakarta pada 2019 karena terkendala lahan yang belum dibebaskan.
Hal itu terjadi karena Anies lebih memilih melakukan naturalisasi sungai ketimbang normalisasi. Meski sudah setahun lebih memimpin DKI Jakarta, program naturalisasi belum juga dilaksanakan.
