Bisnis.com, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menghasilkan dividen untuk PAD (pendapatan asli daerah) atau kas daerah setelah mendapatkan suntikan dana, yang dibahas Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) soal Raperda PT MRT Jakarta, PT Jakpro, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Dalam rapat, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Ruslan Amsyari menekankan agar penyertaan modal daerah (PMD) yang diturunkan oleh DPRD DKI Jakarta melalui APBD bisa menghasilkan keuntungan bagi daerah.
Ruslan pun juga menambahkan proyek yang mendapatkan modal dari PMD nantinya harus dikelola secara penuh BUMD terkait, bukan dikelola oleh swasta mitra BUMD.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang pada Rapimgab memimpin rapat juga berharap dengan keleluasaan yang telah diberikan kepada BUMD, BUMD terkait bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
"Apabila ingin menjadi sumber PAD, maka BUMD harus sehat. Apabila BUMD sehat, akan menghasilkan dividen yang bagus," tutur Taufik Kamis (6/12/2018).
Taufik juga mewanti-wanti kepada BUMD agar kasus pengendapan dana BUMD sebesar Rp4,4 triliun tidak lagi terjadi dan tidak ada lagi PMD yang tidak sesuai dengan peruntukan awal.
"Jadi kedepan itu kami ketika pembahasan RAPBD kita akan tanya dana PMD sebelumnya digunakan BUMD untuk apa," imbuh Taufik.
Hal yang senada juga diucapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio menekankan agar dana PMD yang diberikan tidak disalahgunakan seperti sebelum-sebelumnya.
Prasetio juga menyoroti praktek pembungaan dana PMD yang ditengarai dilakukan oleh BUMD kepada anak perusahaan BUMD terkait. Prasetio berharap praktek tersebut kedepannya tidak terulang lagi.
