Integrasi Transportasi BUMD DKI dengan KRL Dilakukan B2B

Bisnis.com, JAKARTA--Integrasi pembayaran tiket antara moda transportasi yang dikelola oleh BUMD DKI Jakarta seperti MRT, LRT, dan TransJakarta dengan yang dikelola oleh BUMN seperti KRL akan diselesaikan secara business-to-business (B2B).

 

Tiga BUMD DKI Jakarta pengelola transportasi umum yaitu PT MRT, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT TransJakarta akan membentuk joint venture yang ditugasi untuk mengelola pengintegrasian moda transportasi yang berada di bawah naungan mereka.

 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menerangkan pihaknya sebagai pembina teknis mendorong agar perusahaan patungan tersebut bisa segera dibangun dan dapat menyelesaikan proses pengintegrasian moda transportasi DKI Jakarta dan juga integrasinya dengan moda transportasi yang dikelola oleh BUMN.

 

"Integrasi pembayaran ini sebenarnya dibentuk dua ada integrasi pusat dan integrasi DKI Jakarta, ini penyelesaiannya bisa B2B juga. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana secepatnya menyelesaikan pembentukan joint venture yang dimaksud sehingga mereka punya ruang gerak untuk menyelesaikan hal-hal yg lain," tutur Sigit pada Selasa (18/12/2018).

 

Sigit menerangkan percepatan pembentukan ini penting agar target rasio penggunaan transportasi umum yang sebesar 60% dari seluruh total pergerakan di Jabodetabek bisa tercapai pada 2029.

 

"Untuk memindahkan masyarakat ke public transport itu kata kuncinya adalah integrasi. Di DKI Jakarta platformnya adalah Jak Lingko," kata Sigit.

 

Integrasi yang dimaksud adalah integrasi pembayaran, integrasi rute, integrasi pelayanan, dan integrasi manajemen dengan standar pelayanan minimum yang jelas.

 

Sigit menuturkan yang menjadi fokus Dishub DKI Jakarta adalah mempercepat pembentukan joint venture yang menurut Sigit bisa diselesaikan pada akhir Desember 2018.

 

Sistem electronic fare collection (EFC) yang digunakan untuk mengintegrasikan pembayaran tiket antarmoda transportasi pun sudah diusulkan kepada Bank Indonesia (BI).

 

Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan BI agar integrasi tersebut sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI.

 

Meskipun joint venture tersebut direncanakan berdiri pada Desember 2018, Sigit menuturkan kedepannya masih ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tersebut agar integrasi pembayaran tiket bisa terlaksana.

 

"Itu nanti integrasi pembayaran maunya kita secepatnya, tergantung kinerjanya JV yang dibentuk," kata Sigit.

 

Sebelumnya, Dirut PT MRT William Sabandar juga pernah menyatakan bahwa perusahaan tersebut perlu diberi waktu untuk mengkaji tiga moda transportasi terkait sebelum mengintegrasikan sistem pembayaran.