Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beroperasi Februari, LRT Jakarta belum Kantongi Izin Operasi

Seiring dengan semakin dekatnya tanggal beroperasi MRT dan LRT Jakarta, LRT Jakarta hingga saat ini masih belum mengantongi izin operasi.
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit ( LRT) di Jakarta, Senin (14/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit ( LRT) di Jakarta, Senin (14/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA–Seiring dengan semakin dekatnya tanggal beroperasi MRT dan LRT Jakarta, LRT Jakarta hingga saat ini masih belum mengantongi izin operasi.

Direktur Proyek LRT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin pun mengatakan proyek LRT Jakarta Kelapa Gading-Velodrome sudah 99% dan siap beroperasi di akhir Februari 2019.

Terkait hal tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sigit Wijatmoko mengatakan sebelum LRT Jakarta dan MRT beroperasi pihaknya perlu memastikan perizinan serta integrasi antarmoda.

Adapun izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlandaskan atas rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dishub dan juga lembaga-lembaga terkait.

"Damkar melaksanakan rekomtek terkait penanganan kebakaran, terus juga Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan elevator maupun eskalator. Kami Dishub pun fasilitasi di sektor transportasi," tutur Sigit, Rabu (13/2/2019).

Pihaknya pun sekarang sedang menjalin komunikasi dengan Kemenhub agar perizinan yang menjadi wewenang pusat bisa berjalan lancar.

Menurut Sigit, pihaknya perlu memastikan agar catatan-catatan terkait problem teknis dalam pengoperasian LRT Jakarta dan MRT bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum dioperasikan secara komersial.

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini juga masih belum mengeluarkan harga tiket yang akan dikenakan kepada pengguna.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum mengumumkan berapa tarif yang akan dikenakan untuk menggunakan transportasi umum tersebut.

Sebelumnya, William mengatakan hasil survei willingness to pay MRT yang sebesar Rp8.500 per 10 km sudah dijadikan landasan atas PSO dalam APBD 2019.

Sigit pun mengatakan pihaknya sedang membicarakan hal tersebut bersama dengan instansi terkait.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhamad Wildan
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper