Bisnis.com, JAKARTA–Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menyororti kajian dan perhitungan biaya operasionalisasi MRT yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta yang menurutnya kurang komprehensif.
Usulan PSO yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta masih tidak mempertimbangkan jarak dan hanya dipatok di angka Rp21.659 per penumpang atau Rp672,38 milliar untuk tahun 2019.
Hal ini pun dipandang sebagai pemborosan anggaran dan akan membebani anggaran DKI Jakarta.
"Kita ingin secara detail hitungan ini dilakukan karena subsidi transportasi massal ini bukan MRT saja, TransJakarta perlu besar juga," kata Santoso, Senin (18/3/2019).
PT TransJakarta pun untuk tahun 2019 telah mendapatkan alokasi PSO sebesar Rp3,2 trilliun.
Santoso pun mendorong PT MRT Jakarta untuk mencari sumber pendapatan lain agar pendapatan tersebut bisa digunakan untuk menyokong PSO atas tarif MRT.
Untuk diketahui, dalam rangka memaksimalkan pendapatan non-tiket, PT MRT Jakarta pun juga telah menjual naming rights dari empat stasiun MRT.
Adapun stasiun-stasiun yang dimaksud adalah Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Setiabudi, Stasiun Istora, dan Stasiun Sisingamangaraja.
Secara berurutan masing-masing stasiun akan berubah nama menjadi Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Istora Mandiri, dan Stasiun Sisingamangaraja Asean.
Baca Juga
Kontrak naming rights antara PT MRT Jakarta dengan mitra terkait memiliki jangka waktu lima tahun dengan opsi perpanjangan kontrak lima tahun.
PT MRT Jakarta pun juga telah bekerjasama dengan 15 retail di 10 stasiun MRT dan masih terbuka untuk delapan retail baru di tiga stasiun yaitu Stasiun Haji Nawi, Stasiun Blok A, dan Stasiun Sisingamangaraja.
