Bisnis.com, JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian bersikukuh agar penggunaan transportasi MRT bisa digratiskan hingga akhir tahun 2019.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan pihaknya telah menyerahkan rekomendasi tersebut kepada pimpinan dewan untuk diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan yang rencananya akan diselenggarakan pada Senin (25/3/2019).
"Pada prinsipnya kita setuju dengan perhitungan Pemprov, Pemprov hitungan dengan public service obligation (PSO) itu Rp10.000 sampai Rp6.000 tapi rekomendasi kita itu diperlakukan untuk nanti di 2020 khusus untuk warga DKI," kata Suhaimi, Kamis (21/3/2019).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dapat mengajukan tambahan PSO di anggaran perubahan apabila PSO yang yang telah disepakati di APBD 2019 tidak cukup untuk menanggung biaya operasional MRT.
Terkait berapa tarif yang akan dikenakan atas penggunaan MRT, Suhaimi enggan memastikan karena tarif tersebut harus disetujui dalam rapimgab yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menyororti kajian dan perhitungan biaya operasionalisasi MRT yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta yang menurutnya kurang komprehensif.
Usulan PSO yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta masih tidak mempertimbangkan jarak dan hanya dipatok di angka Rp21.659 per penumpang. Hal ini pun dipandang sebagai pemborosan anggaran dan akan membebani anggaran DKI Jakarta.
"Kita ingin secara detail hitungan ini dilakukan karena subsidi transportasi massal ini bukan MRT saja, Transjakarta perlu besar juga," kata Santoso, Senin (18/3/2019).
Santoso pun mendorong PT MRT Jakarta untuk mencari sumber pendapatan lain agar pendapatan tersebut bisa digunakan untuk menyokong PSO atas tarif MRT.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sebelumnya juga mengutarakan bahwa tarif MRT tidak mungkin digratiskan mengingat terbatasnya anggaran.
Untuk diketahui, biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan MRT fase 1 dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI yang direncanakan akan beroperasi pada akhir Maret 2019 adalah sebesar Rp625,9 milliar.
Angka tersebut didapat dari akumulasi biaya modal untuk mengoperasikan MRT dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp73,62 milliar yang terdiri dari penyusutan rollingstock serta AFC system.
Angka ini masih ditambah lagi dengan biaya operasi dan perawatan sarana MRT yang masing-masing sebesar Rp490,9 milliar dan Rp4,4 milliar.
Lebih lanjut, angka tersebut masih ditambah lagi dengan margin keuntungan sebesar 10% dari seluruh total biaya sarana yang mecapai Rp56,9 milliar.
Dengan asumsi jumlah penumpang per hari atau ridership sebanyak 65 ribu penumpang per hari untuk tahun 2019, ditemukan tarif keekonomian yang dikenakan sebesar Rp31.659.
Perhitungan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.17/2018 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api.
Melihat tingginya angka tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan subsidi per penumpang sebesar 21.659 per penumpang dengan alokasi PSO sebesar Rp672,38 milliar untuk tahun 2019.
Dengan perhitungan tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun mengusulkan tarif rata-rata sebesar Rp10.000 per penumpangnya.
