Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih perlu mengembangkan infrastuktur serta fasilitas transportasi yang terletak di Kepulauan Seribu bagian utara di mana pulau resort banyak terdapat di kawasan tersebut.
"Harus ada kemudahan terutama untuk pulau resort di utara, kalau di selatan tidak masalah karena kebanyakan pulau penduduk," ujarnya, Kamis (13/6/2019).
Menurut Didien, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kepulauan Seribu saat libur Lebaran bisa dijadikan sebagai titik awal dari usaha memajukan pariwisata di Kepulauan Seribu.
Meski demikian, peningkatan jumlah kunjungan di Kepulauan Seribu pada saat musim Lebaran 2019 dibandingkan tahun sebelumnya masih belum bisa dijadikan ukuran yang mengindikasikan peningkatan minat wisatawan atas destinasi tersebut.
Untuk diketahui, jumlah wisatawan di Kepulauan Seribu saat libur Lebaran 2019 dibandingkan denggan Lebaran tahun sebelumnya.
Pada 31 Mei 2019 hingga 9 Juni 2019, jumlah wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Seribu mencapai 65.685 pengunjung dengan wisatawan mancanegara mencapai 754 pengunjung.
Pada tahun sebelumnya yaitu 11-17 Juni 2019, jumlah wisatatawan yang mengunjungi Kepulauan Seribu hanya mencapai 48.731 pengunjung.
Pemprov DKI Jakarta dipandang perlu untuk memberikan daya dukung yang baik agar okupansi di pulau resort Kepulauan Seribu bisa mencapai angka 50% dan menyediakan akses langsung dari pelabuhan di Jakarta Utara menuju pulau resort.
Saat ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan hanya tersedia 136 kapal yang melayani perjalanan dari dan menuju Kepulauan Seribu baik itu kapal tradisional maupun kapal yang disediakan oleh Dishub, PT Pelni, maupun swasta.
Lebih lanjut, masih terdapat banyak pelabuhan dan kapal rakyat yang beroperasi tanpa izin dan melayani wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Seribu.
Menurut Sigit, terdapat tiga pelabuhan liar yang seluruhnya beroperasi di pesisir Tangerang yaitu di Cituis, Muara Saban, dan Tanjung Pasir.
"Jaraknya relatif dekat dengan Kepulauan Seribu, tetapi spesifikasi kapal mereka tidak bisa diberikan surat izin berlayar karena memang tidak sesuai standar," kata Sigit.
Untuk mengembangkan transportasi dari dan menuju Kepulauan Seribu, Sigit mengatakan pihaknya telah menyusun master plan transportasi perairan yang secara keseluruhan sudah selesai sejak 2018.
