Jakarta di Bawah Bayang Judol: Ketika Mimpi di Ibu Kota Jadi Perjudian Nasib

Bisnis.com, JAKARTA — Jakarta, tempatnya jutaan warga mengadu nasib. Banyak mimpi besar digantungkan di Ibu Kota, tidak terkecuali bagi mereka para 'pecandu' judi online.

Jumlah pecandu penyakit masyarakat di Jakarta mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Mirisnya, tren kenaikan justru berasal dari mereka yang ada pada golongan ekonomi sulit. 

Hal itu diungkap langsung oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Dia menyebut bahwa sepanjang 2024, provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak adalah Jawa Barat, dengan lebih dari 2,6 juta orang. Sementara itu, Jakarta sendiri mencatat lebih dari 600.000 pemain.

“Berdasarkan data PPATK terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta [mencakup 5 kota dan 1 kabupaten] yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai Rp3,12 triliun dalam 17,5 juta kali transaksi,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Senin (28/7/2025). 

Bahkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 orang merupakan penerima bantuan sosial (bansos) yang juga tercatat bermain judi online.

“Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp67 Miliar dalam 397.000 kali transaksi sepanjang 2024,” jelasnya. 

Demografi Jumlah Pemain Perjudian Online Terbanyak Berdasarkan Provinsi

Sumber: PPATK

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Jakarta

Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian, menyoroti kondisi pendidikan dan tingginya biaya hidup di Jakarta. 

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta pada 2023 mengenai pendidikan penduduk laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun ke atas, Justin menyoroti 81% penduduk Jakarta berpendidikan SMA ke bawah, atau lebih rincinya sebanyak 3,46% tidak memiliki Ijazah, 10,86% berijazah SD, 18,46% SMP, 49,18% SMA dan kemudian pendidikan tinggi sebanyak 18,02%. 

Pada sektor formal, lapangan kerja di Jakarta dinilai lebih banyak menyerap tenaga profesional seperti dokter, arsitek, dan akuntan. Hal ini menandakan bahwa Jakarta telah memasuki era dominasi sektor jasa dan teknologi.

Berbeda dengan era industri manufaktur yang menyerap banyak lulusan SMP dan SMA sebagai buruh, kini pabrik-pabrik sudah banyak berpindah ke luar Jakarta, atau era pertanian yang tidak dibutuhkan ijazah untuk bekerja di dalamnya. 

“Dengan demikian, kualifikasi pendidikan SMA kebawah tersebut sesak berebut segmen lapangan kerja di bidang jasa nonprofesional, transportasi, pelayanan, hiburan, dan administrasi ringan,” jelas Justin kepada Bisnis, dikutip Senin (28/7). 

Persentase penduduk laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki) (Persen) pada 2023

Sumber: BPS Jakarta

Justin juga menyoroti tingginya biaya hidup di Jakarta, dari harga bahan pokok hingga biaya sewa dan kepemilikan hunian. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan biaya hidup (living cost) di Jakarta juga dapat mendorong masyarakat untuk mencoba peruntungan melalui “jalan pintas”. Terlebih, platform judol di internet mudah untuk diakses. 

“Sehingga dapat dikatakan, motif utama judi online di kalangan masyarakat kota Jakarta, adalah 'jalan pintas' di lingkungan yang 'high living cost',” jelasnya. 

Ivan pun menyoroti profil kemiskinan Jakarta. Per Maret 2025 terdapat 464.000 warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup dengan Rp852.000 per kapita per bulan. 

Profil Kemiskinan Provinsi Jakarta Maret 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta

Mengacu data BPS tersebut, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,28%. Angka tersebut menurun 0,02% terhadap Maret 2024 dan naik 0,14% terhadap September 2024. 

Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 464.870 orang, turun 60 orang terhadap Maret 2024. Namun jika dikomparasi data pada September 2024, jumlah penduduk miskin naik sebesar 15.800 ribu orang. 

Justin juga mengungkap bahwa dampak judi online mulai terlihat dalam peningkatan kasus di rumah sakit jiwa. Di RSUD Duren Sawit, Jakarta Timur, misalnya, terjadi lonjakan pasien akibat masalah judi online, pinjaman online (pinjol), dan game online. 

"Tentunya ini sangat merugikan 'kualitas demografi' masyarakat Jakarta,” ungkapnya. 

Pandangan dari Sosiolog

Sosiolog Nia Elvina kemudian mengatakan bahwa fenomena tersebut mengindikasikan dua gejala sosial. 

Pertama, sesuai dengan kecenderungan data dari beberapa hasil kajian, pengangguran masih relatif tinggi di Indonesia termasuk di Jakarta. Sebab demikian, masyarakat cenderung berusaha untuk memenuhi dengan cara yang tersedia, atau kata lain, karena kurangnya lapangan pekerjaan, adanya ‘kesempatan’ untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya lewat judol. 

Berikutnya yang kedua adalah gejala sosial. Pemahaman masyarakat atau internalisasi nilai-nilai keagamaan cenderung menurun. Padahal, lanjutnya, dalam semua ajaran atau norma agama yang ada di Tanah Air tidak membenarkan berjudi. 

Sebab demikian, Nia menilai bahwa perlunya reinternalisasi nilai-nilai agama mengenai judi tidak dibenarkan dalam kehidupan masyarakat

“Dan hal ini tentunya amat efektif jika dilakukan oleh institusi agama yang ada masyarakat kita atau peran para Ulama kita perlu ditingkatkan” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Senin (28/7/2025). 

Menurut Justin, Jakarta sebenarnya bisa memiliki subjek pajak yang lebih produktif bila pemerintah fokus membangun kualitas demografi sejak dulu. 

Kualitas demografi ditentukan setidaknya oleh empat hal. Pertama adalah pengendalian populasi yang dinilai belum berjalan di Jakarta. Kedua adalah peningkatan mutu pendidikan, dimana saat ini hanya 34% guru di sekolah negeri Jakarta yang tersertifikasi. 

Ketiga, adalah penyediaan regulasi dan iklim  yang akomodatif bagi dunia usaha. Hal ini agar lulusan sekolah dapat diserap industri. Keempat adalah pengembangan platform industri strategis, dimana Pemprov semestinya dapat mengembangkan industri wisata, medis, hiburan dan sebagainya. 

“Sebagai contoh kota Penang, Malaysia fokus di medis, sehingga industri-industri ikutannya dapat berkembang.” jelasnya. 

Justin juga mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan di Jakarta tidak cukup dengan satu solusi tunggal. Dibutuhkan rangkaian investasi kebijakan dan langkah positif untuk membentuk lingkungan sosial untuk memitigasi risiko, yakni pada kualitas rendah demografi, resiko partisipasi judi online dan lainnya. 

“Gubernur harus memiliki pemikiran, rencana, dan progress yang solutif secara teknis, bukan politis,” pungkas Justin. 

Respons Pemprov Jakarta 

Mengutip Pemprov Jakarta pada Senin (28/7) pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan PPATK, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.

Selain itu, Pemprov Jakarta mengklaim akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkahnya adalah meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judol. 

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut menegaskan akan terus memperbarui data penerima bansos secara berkala, agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. 

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya. 

Adapun, dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu, Pramono juga mengaku tidak akan memberikan kesempatan promosi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui bermain judi online. 

Dia juga menuturkan bahwa permasalahan Judol bukan hanya menjadi persoalan di Jakarta, namun sudah menjadi persoalan nasional.