Bisnis.com, JAKARTA--Bank DKI diminta menagih piutang kepada debitur dengan total Rp2 triliun meskipun sudah dilakukan penghapusan buku (write off). Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengatakan dana tersebut berstatus kredit macet yang menumpuk sejak Bank DKI berdiri hingga saat ini.
"Piutang Rp2 triliun ini bukan dana yang kecil. Bank DKI harus menyelesaikan persoalan ini agar bisa menjadi pemasukan bagi Bank DKI dan Pemprov DKI," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Minggu (3/11/2019).
Jupiter awalnya melontarkan pertanyaan tersebut ketika Komisi C rapat bersama badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta terkait pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 pada Rabu (30/10/2019).
Menurutnya, salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan oleh Bank DKI, yaitu dengan aset yang diambil alih. Aset tersebut bisa diperoleh bank, baik melalui pelelangan internal atau berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan.
Selain itu, lanjutnya, Bank DKI juga bisa memberikan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajiban kepada bank. Jupiter menilai bank berhak menjual asset tersebut bisa melalui juru lelang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
"Sepanjang surat-surat yang dimiliki berbentuk sertifikat, bukan akta jual beli [AJB], maka bank berhak melakukan lelang jaminan tersebut. Bank DKI bisa langsung mendaftarkan ke KPKNL atau lelang internal. Jika berhasil dilelang, maka akan memberikan pendapatan bagi Bank DKI," imbuhnya.
Selain itu, dia meminta direksi Bank DKI untuk memperbaiki manajemen dan sistem pengelolaan perbankan. Pasalnya, dia menilai kinerja Bank DKI saat ini masih belum maksimal. Padahal, Bank DKI memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lantaran menjadi saluran utama untuk pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Jupiter, cara untuk meningkatkan kinerja bukan sekadar dari pemberian kredit kepada nasabah, tetapi jasa layanan perbankan, termasuk ATM, mesin EDC, dan perbankan digital (digital banking).
"Bank DKI yang punya [pemerinta] Ibu Kota. di Jakarta banyak mall atau pusat perkantoran. Pemprov DKI punya seharusnya bisa minta sedikit tempat untuk Bank DKI agar memudahkan layanan ke masyarakat," jelasnya.
