Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menanggulangi banjir di Jakarta, khususnya melalui program normalisasi sungai.
Apalagi, Presiden RI Joko Widodo juga telah menginstruksikan seluruh elemen pemerintah untuk sama-sama menanggulangi persoalan banjir di Jabodetabek. Anies bakal mendukung semua program yang dimiliki pemerintah.
"Kami support dan komunikasi intensif. Kemarin pagi pertemuan tim kita dengan BBWSCC [Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane]. Saya juga dengan Pak Basuki dan beliau juga sampaikan, mana yang naturalisasi kita bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya konflik," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis (10/1/2020).
Dia menuturkan ada program yang dilakukan pemerintah pusat yaitu Kemen PUPR. Di sisi lain, ada kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
Terkait pembebasan lahan, Anies mengaku akan dibantu pihal appraisal. Setelah itu, akan ada transaksi antara Kementerian PUPR dengan warga.
"Belanja tanah membeli bukan APBD, tapi APBN. [Normalisasi] ada pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran, ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat," ujarnya.
Normalisasi rencananya diterapkan di 13 sungai yang melewati wilayah ibu kota, yaitu sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cakung, Cipinang, Jati Kramat, Buaran, Moovekart, Grogol, Kali Baru, Kali Baru Timur, dan Krukut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempertanyakan langsung komitmen Anies terkait kelanjutan proyek normalisasi sungai Ciliwung. Basuki mengutarakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilomete (km) dari total 33 km.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," imbuhnya.
Ucapan Basuki memang tak salah. Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, Pemprov DKI sudah tak menganggarkan dana untuk pembebasan lahan di sepanjang sungai Ciliwung. Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan era Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayt (2014-2017) terus tergerus di era kepemimpinan Anies Baswedan.
Sebagai perbandingan, dana yang dianggarkan Dinas Sumber Daya Air untuk pengadaan tanah waduk, situ, dan embung pada 2016 sebesar Rp536 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp259 miliar.
Tahun berikutnya, anggaran untuk pengadaan tanah waduk, situ, dan embung meningkat jadi Rp571 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp392 miliar.
Pada 2018, anggaran untuk pengadaan tanah waduk, situ, dan embung makin melonjak jadi Rp853 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp528 miliar.
Sayangnya, alokasi dana untuk dua kegiatan tersebut berkurang pada 2019, yaitu pengadaan tanah waduk, situ, dan embung menjadi Rp500 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta hanya Rp300 miliar.
Puncaknya, Anies memangkas seluruh anggaran untuk pembelian lahan waduk, situ, embung, kali, dan saluran menjadi Rp0 pada APBD tahun anggaran 2020. Dinas Sumber Daya Air menganggarkan dana hampir Rp700 miliar untuk pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air. Namun, tidak jelas lahan tersebut akan digunakan untuk membangun proyek naturalisasi atau lainnya.
