Cegah Kasus Lem Aibon Berulang, E-Budgeting Terbaru DKI Meluncur Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa sistem E-Budgeting terbaru milik Pemprov DKI akan meluncur tahun ini.

Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengungkap bahwa secara sistem, E-Budgeting terbaru di laman apbd.jakarta.go.id siap digunakan untuk menunjang pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021.

"Untuk fitur eksternal akhir Februari untuk APBD 2021, proses pertamanya di Juni 2020," ungkapnya selepas mempresentasikan kesiapan sistem E-Budgeting di Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Atika menjelaskan bahwa beberapa fitur baru tersemat untuk sistem E-Budgeting ini agar kisruh 'lem aibon' anggaran Dinas Pendidikan dalam APBD 2020 tak lagi terulang.

Di antaranya terkait latar belakang dan legalitas hukum dalam perencanaan anggaran, fitur notifikasi untuk atasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika ada anggaran janggal, serta integrasi asesmen dari internal Pemprov DKI maupun kementerian terkait.

Selain itu, tampilan muka apbd.jakarta.go.id pun akan mengusung kemudahan pengawasan eksternal. Atika berharap masyarakat bisa lebih memahami soal literasi APBD dengan fitur komprehensif, baik dari proses maupun hasilnya.

"Bagian dari transparansi, masyarakat dapat memberikan rating, komen, terhadap kegiatan-kegiatan. Jadi aspirasinya kita bisa lihat. Misalnya terutama kan banyak sekali aspirasi masyarakat dari proses Musrembang [musyawarah rencana pembangunan] yang selama ini mungkin mereka tidak bisa melacak, melihat kira-kira aspirasi saya sudah diakomodasi belum," jelasnya.

Dengan adanya peningkatan fitur E-Budgeting baru ini, Pemprov DKI Jakarta berusaha menjamin kepastian. Agar warga Ibu Kota bisa semakin aktif menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan DKI Jakarta.

Seperti diketahui, sebelumnya kisruh Lem Aibon berawal dari temuan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketika meneliti komponen pengadaan barang yang janggal dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Yaitu Belanja Alat Tulis Kantor berupa pembelian Lem Aibon untuk 37.500 orang dikali 12 bulan dengan harga satuan Rp184.000. Total anggaran untuk pembelian lem tercatat Rp82,8 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menanggapi bahwa hal ini merupakan salah satu kelemahan sistem E-Budgeting lama. Di mana anggaran untuk SKPD dikeluarkan secara 'gelondongan' untuk diserap, sehingga meningkatkan potensi oknum Pemprov DKI memasukkan komponen belanja secara asal.