Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pedagang Gugat Perda KTR di Kota Bogor

Sejumlah pedagang di Kota Bogor mengajukan uji materil terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR karena dinilai merugikan.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 06 Februari 2020  |  19:18 WIB
Seorang pria memegang kemasan rokok di Paris (25/9/2014) - Istimewa
Seorang pria memegang kemasan rokok di Paris (25/9/2014) - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA– Sejumlah pedagang di Kota Bogor mengajukan uji materil terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR karena dinilai merugikan.

Sejumlah pedagang mengajukan gugatan (judicial review) Perda KTR Bogor yang telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020.  Uji materi ini menjadi sebuah langkah akhir dan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pemohon, pemangku kepentingan dan pihak yang terdampak lainnya.

Regulasi ini dianggap oleh sejumlah pedagang menekan hak berusaha, hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dirasakan Wahono, salah satu pedagang di Bogor yang turut andil mengajukan judicial review.

“Hingga saat ini, setahu saya rokok adalah produk legal, namun kami sebagai pedagang dipersulit. Bahkan ada perwakilan dari pemerintah daerah yang mendatangi saya ke rumah, menanyakan mengapa saya mengajukan gugatan atas Perda KTR,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers terkait Diskusi Publik "Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor" di Hancock Café & Resto, yang diselenggarakan Lembaga Bogor Connection, pada Kamis (6/2/2020).

Gugatan tersebut pun memperoleh dukungan dari Tokoh Muda Bogor (GP Anshor) Rommy Prasetya. Menurutnya, Perda KTR Bogor diharapkan jangan menjadi regulasi yang mengebiri hak ekonomi masyarakat. 

Penerapan Perda KTR di Bogor, simpulnya, tidak melewati survei, kajian ilmiah, dan tidak menimbang aspek sosial, budaya serta ekonomi masyarakat Bogor. “Di mana fungsi legislatif? Pemkot Bogor ini kerjanya hanya mengampanyekan mencegah intoleransi agama, tapi tak sadar mereka sedang melakukan intoleransi ekonomi pada warganya sendiri,” kata Rommy.

Muaz HD, anggota DPRD Kota Bogor yang juga yang merupakan salah satu anggota Pansus Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Bogor mengapresiasi langkah para pedagang yang melakukan gugatan. "Pedagang melakukan hak konstitusi mereka, saya pribadi senang, karena bukan lewat jalur-jalur yang menjurus chaos," ujarnya.

Dia menuturkan pada prinsipnya Perda KTR ini bukan lahir dari pandangan anti rokok, melainkan mengatur tempat atau fasilitas bebas rokok yang belum dipenuhi Pemkot Bogor. "Memang  di sisi lain harus menyediakan tempat bagi perokok,” kata Muaz.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kawasan Tanpa Asap Rokok
Editor : Kahfi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top