Kas Daerah Menipis karena Covid-19, Bapenda DKI: Pembayar Pajak Itu Pahlawan

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan kas untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menekankan bahwa wajib pajak (WP) yang mau membayarkan pajak dalam waktu dekat, sama seperti pahlawan, karena ikut membantu pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak.

"Karena kebutuhan kami [Pemprov DKI Jakarta] sedang banyak sekali, jujur saja. Uang yang masuk itu sekarang langsung dibelanjakan. Penerimaan pajak daerah itu salah satu yang kita andalkan untuk membeli alat-alat penanganan Covid-19 ini," ungkap Sekretaris Bapenda DKI Jakarta Pilar Hendrani kepada Bisnis, Selasa (31/3/2020).

"Jadi kalau mau jadi pahlawan, warga DKI yang punya kewajiban pajak, ayolah membayarkannya, demi kemaslahatan penduduk DKI Jakarta. Kenapa? Karena uang itu nanti yang akan kita gunakan untuk alat pelindung diri [APD] tenaga medis, operasional rumah sakit, biaya penyembuhan pasien, dan penanggulangan penyebaran," tambahnya.

Pilar menjelaskan bahwa terkini, WP jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan yang paling potensial untuk digenjot. Karena di tengah pembatasan pelayanan Samsat dan work from home (WFH), banyak masyarakat yang terbilang menunda membayar.

Data perolehan PKB terakhir pun menggambarkan hal ini. Per 30 Maret 2020 Bapenda DKI Jakarta baru menerima Rp2,005 triliun dari target APBD 2020 sebesar Rp9,5 triliun.

Padahal, apabila menilik perolehan PKB tahun sebelumnya (y-o-y), per 30 Maret 2019 Bapenda DKI Jakarta telah menerima Rp2,111 triliun dari target APBD 2019 Rp8,8 triliun. Artinya, ada potensi PKB tahunan sekitar Rp111 miliar yang bisa digunakan untuk menangani kebutuhan belanja Covid-19.

"Kita terus dorong masyarakat untuk membayar secara online lewat aplikasi Samolnas. Tidak perlu pelayanan tatap muka, datang ke Samsat, WP sudah bisa membayar kewajibannya dan jadi pahlawan untuk warga DKI Jakarta," ujar Pilar.

"Karena DKI persebarannya sudah seperti ini. Jangan sampai kalau nanti kondisinya lockdown, kita tidak punya biaya yang cukup, karena masyarakat harus terpenuhi kebutuhannya, sembakonya. Kalau tidak, nanti ada kerusuhan, penjarahan, dan dampak ekonominya lebih parah lagi," tutupnya.