Binis.com, JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta dinilai belum efektif mengurangi penyebaran Covid-19. Hingga Senin (20/4/2020) pagi, jumlah pasien positif Covid-19 di Ibu Kota mencapai 3.112 orang.
Angka tersebut naik dari hari sebelumnya dengan jumlah orang kasus positif 3.033 orang.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut PSBB yang berlaku sejak 10 April 2020 di Jakarta tak efektif.
"Enggak ada hasilnya, buktinya orang masih pada keluar, masih kemana-mana," ujar dia kemarin.
Ia menilai pemerintah pusat tidak tegas memberikan pembatasan aktivitas warga. Contohnya adalah kerumunan yang masih terjadi di moda transportasi kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek.
Menurut Agus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT KAI sebagai pihak di hilir tidak mungkin menghentikan operasi KRL jika pemerintah pusat justru membolehkan.
Adapun kondisi di stasiun KRL hingga kemarin masih tampak ramai. Salah satunya di Stasiun Cilebut, Bogor. Manager External Relations PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Adli Hakim mengakui masih ada antrean.
Tapi, ia mengatakan antrean dapat terurai cepat.
"Memasuki pekan kedua PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), secara umum stasiun-stasiun yang biasanya dipadati pengguna, tren jumlah penumpangnya semakin menurun," kata Adli dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020).
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo mengakui penerapan PSBB di DKI Jakarta masih belum sepenuhnya efektif berjalan. Hal ini khususnya terlihat pada masih adanya perkantoran yang mewajibkan karyawannya untuk datang ke kantor.
"Yang belum optimal ini adalah terkait kegiatan perkantoran dan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan moda transportasi masih tetap dipenuhi oleh warga masyarakat," kata Doni usai rapat terbatas membahas laporan mingguan Gugus Tugas yang dilakukan lewat telekonferensi, Senin (20/4/2020).
Doni mengatakan masalah sebenarnya terjadi di hulu, atau di perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi protokol kesehatan yang diimbau pemerintah.
Atas dasar itu, ia mengatakan langkah tegas akan dilakukan pemerintah pada perusahaan-perusahaan tersebut. Bila masih terdapat kantor dan pabrik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka beberapa langkah akan dilakukan.
"Mulai peringatan, teguran, sanksi, sebagaimana pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, manakala terjadi hal membahayakan kesehatan masyarakat akan dikenai denda dan sanksi pidana," kata Doni.
Doni menegaskan Kementerian Perhubungan tak bisa serta merta menutup atau membatasi secara langsung moda transportasi umum atas nama PSBB.
Masih adanya masyarakat yang membutuhkan moda tersebut, tak bisa dibiarkan begitu saja. Doni mengatakan ia paham para pekerja itu bekerja di sektor yang tak bisa ditinggal, seperti rumah sakit hingga fasilitas umum lainnya.
Mereka yang tetap turun ke lapangan juga disebut Doni dituntut untuk harus kerja. Bila tidak kerja, mereka akan dianggap bolos dan berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga terkena PHK.
"Oleh karena itu, kami ajak semua komponen terutama para pemimpin, pejabat, manajer yang kelola sumber daya karyawan agar mematuhi aturan pemerintah, yaitu bekerja, belajar, juga beribadah dari rumah," kata Doni.
