Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Demo 1310 UU Cipta Kerja, Dinkes DKI Khawatirkan Klaster Keluarga

Dwi berpesan, agar peserta unjuk rasa tetap memerhatikan protokol kesehatan yang ketat selama menyampaikan aspirasi.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 13 Oktober 2020  |  11:08 WIB
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi di depan publik melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19 yang berpotensi terjadi pada kerumunan demonstrasi. ANTARA FOTO - Aji Styawan
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi di depan publik melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19 yang berpotensi terjadi pada kerumunan demonstrasi. ANTARA FOTO - Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Dki Jakarta Dwi Oktavia menghawatirkan potensi penularan Covid-19 klaster keluarga terkait aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara pada Selasa (13/10/2020) siang.

Menanggapi itu, Dwi berpesan, agar peserta unjuk rasa tetap memerhatikan protokol kesehatan yang ketat selama menyampaikan aspirasi.

“Minimal mereka tahu bahwa mereka masuk ke area risiko, padahal mereka punya keluarga untuk dilindungi tetapi memilih untuk menyampaikan aspirasi lewat demo. Sebisa mungkin maskernya jangan sampai kebuka pada saat ngomong, harus selalu cuci tangan dan jaga jarak,” kata Dwi melalui sambungan telepon pada Selasa (13/10/2020).

Dinas Kesehatan tidak menurunkan tim terkait skrining awal Covid-19 kepada peserta demonstrasi.

Menurut dia, pihaknya mempertimbangkan segi keamanan dari tim skrining untuk membuka layanan tersebut.

“Kami tidak menerjunkan tim skrining. Siaganya lebih pada tim medis untuk antisipasi jika ada peserta yang mengalami cidera, untuk penanganan Covid-19 tidak dilakukan pada saat demo,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif membocorkan hampir 40 persen penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta selama dua pekan terakhir berasal dari klaster keluarga.

“Hampir 40 persen itu klaster keluarga, kenapa sih? Waktu sebulan lalu itu ada pelonggaran itu seperti meeting-meeting keluarga, akad, pengajian, jadi orang yang bukan mobilitas formal yang bergerak pakai transportasi,” kata Syarif seusai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (8/9/2020).

Syarif mencontohkan kegiatan pengajian di dalan satu rukun warga atau RW yang sudah kembali aktif.

“Sekarang ngaji tidak bisa dihindari, sentuhan dia balik ke keluarga, lalu tertular keluarganya, oleh karena itu, saya bilang gerakkan gugus tugas di tingkat RW,” kata dia.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat penambahan 1.105 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, Senin (7/9/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

demo Omnibus Law covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top