Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberikan penjelasan yang jujur terkait anggaran Rp254 miliar untuk membeli lahan pemakaman Covid-19.
Saat membacakan pidato jawaban terkait Raperda Perubahan APBD 2020, Jumat (6/11/2020), Anies mengatakan lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan, sehingga belum dapat digunakan.
Sementara, lahan TPU Pegadungan juga belum siap. Lahan TPU Pegadungan merupakan hasil ruislag atau lahan pengganti antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta tahun 1992.
Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Justin Untayana mengatakan pernyataan Anies tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menyebut Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020.
“Menurut kami, Pak Anies tidak jujur dalam persoalan lahan pemakaman ini. Dua bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?” kata Justin melalui keterangan tertulis pada Selasa (10/11/2020).
Justin menerangkan, dirinya sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan.
Baca Juga
Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektare, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektare, masih berupa empang untuk memelihara ikan.
“Kedua lahan tersebut tidak siap, karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset. Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan,” tuturnya.
Dia menegaskan, PSI menolak anggaran pengadaan lahan makam ini. Dia mendesak agar Anies menindak kesalahan tersebut, lalu memperbaiki pengelolaan aset lahan pemakaman dan mengoptimalkan lahan yang telah dibeli.
“Sayangnya, sekarang kesannya Pak Anies berusaha menutup-nutupi kesalahan Dinas Pertamanan dengan mengucurkan uang ratusan miliar uang pajak untuk beli lahan baru. Jangan-jangan, ada oknum yang sengaja menelantarkan lahan-lahan yang telah dibeli, sehingga punya alasan untuk terus-menerus mengeluarkan anggaran pengadaan lahan,” tegasnya.
