Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta menyoroti ihwal rendahnya serapan pinjaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Terkait dengan penempatan dana PEN yang disalurkan melalui Bank DKI Jakarta untuk percepatan pemulihan ekonomi, khususnya bagi UMKM, fraksi Partai Demokrat meminta agar Bank DKI lebih pro aktif untuk menjaring debitur dengan memberikan sosialisasi," kata Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Neneng Hasanah dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (27/11/2020).
Sebagai gambaran, Neneng menuturkan, dari target UMKM sebanyak 3.769 debitur, berdasarkan data per 31 Oktober 2020 hanya dapat direalisasikan sebanyak 835 debitur.
"Hal ini tentunya menggambarkan belum adanya kesungguhan untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Sri Haryati menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membantu usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp500 miliar.
“Kami akan dorong terus nanti. Jadi, akan ada mekanisme dari Bank DKI melalui dana PEN yang Rp2 triliun, mungkin sekitar Rp500 miliar untuk UMKM dengan bunga yang ringan,” kata Sri melalui sambungan telepon kepada Bisnis pada Minggu (16/8/2020).
Sri menuturkan pihaknya sedang mendorong pemanfaatan dana pinjaman PEN dengan difokuskan untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Dia beralasan konsumsi masyarakat menyumbang sekitar 62 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
“Saat ini kami sudah bahas yang Rp2 triliun untuk PEN jadi ada beberapa, kemarin kami minta Rp500 miliar kredit untuk UMKM dengan bunga yang rendah, sisanya untuk pembiayaan proyek-proyek yang bisa menyerap tenaga banyak,” tuturnya.
